Chapnews – Nasional – Mediasi gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo kembali menemui jalan buntu. Sidang mediasi ketiga perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Rabu (14/5), gagal mencapai kesepakatan. Ketidakhadiran Muhammad Taufiq, penggugat, yang sedang bertugas di sebuah universitas di Semarang, dan Presiden Jokowi yang diwakili kuasa hukumnya, YB Irpan, semakin memperkeruh suasana. Prof. Adi Sulistyono, guru besar UNS yang bertindak sebagai mediator non-hakim, pun tak mampu menjembatani perbedaan kedua belah pihak. Rektor UGM, Ova Emilia, juga berhalangan hadir. Sementara itu, perwakilan KPU Surakarta dan SMA Negeri 6 Surakarta turut serta dalam mediasi tersebut.
YB Irpan menegaskan penolakan kliennya terhadap permintaan Taufiq untuk menunjukkan ijazah Jokowi kepada publik. "Mediasi dinyatakan deadlock," tegas Irpan seusai sidang. Ia memastikan Jokowi menutup pintu damai dan yakin akan keabsahan ijazah presiden. "Keabsahan ijazah Pak Jokowi sudah dipastikan oleh UGM dan SMA Negeri 6 Surakarta. Tidak perlu uji laboratorium," tandasnya, menanggapi isu yang beredar.
Dengan demikian, pihak Jokowi memutuskan untuk tidak menghadiri mediasi selanjutnya dan melanjutkan proses persidangan. "Kami akan beri kesempatan dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara agar penggugat leluasa membuktikan gugatannya," ujar Irpan. Mediasi keempat yang dijadwalkan Rabu (21/5) tetap akan digelar, namun tanpa kehadiran Jokowi. Pihak KPU Surakarta, SMAN 6 Surakarta, dan UGM masih diminta hadir untuk membahas beberapa hal bersama penggugat dan mediator.
Sementara itu, kuasa hukum Taufiq, Andika Dian Prasetya, menyatakan kliennya masih terbuka untuk kompromi, namun tetap mengajukan sejumlah syarat. Namun, dengan pernyataan deadlock dari pihak Jokowi, persidangan pokok perkara tampaknya tak terelakkan.
