Chapnews – Nasional – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menolak wacana keterlibatannya dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jelang Muktamar September 2025. Pernyataan ini cukup mengejutkan, mengingat Jokowi biasanya cenderung tak memberikan jawaban lugas terkait isu kedekatannya dengan partai politik. Berbeda dengan sikapnya saat dikaitkan dengan Golkar dan PSI sebelumnya, kali ini Jokowi memberikan penolakan yang jelas.
Usai melaksanakan salat Idul Adha Jumat (6/6), Jokowi menyatakan bahwa PPP sudah memiliki banyak kader potensial yang lebih layak memimpin partai tersebut. "Enggak lah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi," tegasnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menganalisis pernyataan Jokowi dari dua sudut pandang. Pertama, dari sisi ideologis. Agung berpendapat bahwa latar belakang Jokowi sebagai mantan pengusaha dan kedekatannya dengan ideologi nasionalis membuatnya lebih selaras dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang PPP yang berbasis Islam. "Selama ini Jokowi dikenal sebagai kader nasionalis. Lama di PDIP. Dan ketika mendekat ke PSI, sama-sama punya irisan ideologi yang kuat," jelas Agung.
Kedua, Agung melihat kurangnya keterkaitan historis Jokowi dengan PPP. Menurutnya, kader PPP umumnya berasal dari kalangan santri dan agamawan, berbeda dengan latar belakang Jokowi. "Sehingga ketika ada arahan beliau ditarik-tarik menjadi ketua umum maka kecenderungannya akan lebih merapat ke PSI," tambahnya.
Agung juga menafsirkan pernyataan Jokowi sebagai sinyal kuat keterlibatannya di PSI, baik sebagai Ketua Umum maupun posisi strategis lainnya. Lebih jauh, Agung melihat ini sebagai indikasi bahwa Jokowi akan tetap aktif dalam kancah politik nasional. "Yang jelas Pak Jokowi mengirim pesan dia akan berpolitik, berpartai, dan berada dalam orbit strategis kekuasaan kita," pungkas Agung. Pernyataan Jokowi ini pun memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan di publik terkait langkah politiknya selanjutnya.
