JAKARTA – Senin, 15 Juni 2026 | 11:05 WIB
Chapnews – Ekonomi – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas fiskal negara. Melalui agenda lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara yang dijadwalkan pada Selasa, 17 Juni 2026, pemerintah menargetkan perolehan dana segar sebesar Rp12 triliun. Langkah strategis ini diharapkan mampu menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah dinamika ekonomi global.
Berdasarkan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu yang diterima chapnews.id, instrumen yang akan ditawarkan dalam lelang ini mencakup kombinasi Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS). Total delapan seri ini dirancang untuk menarik beragam investor, baik institusi maupun individu, yang mencari instrumen investasi berbasis syariah.
Secara lebih rinci, tiga seri SPN-S yang akan dilelang adalah SPNS10082026 (pembukaan kembali), SPNS16122026 (penerbitan baru), serta SPNS01032027 (pembukaan kembali). Ketiga seri SPN-S ini akan menggunakan skema imbal hasil diskonto, menarik bagi investor yang mencari instrumen jangka pendek. Selain itu, lima seri Project Based Sukuk (PBS) yang ditawarkan meliputi PBS030, PBS040, PBSG002, PBS034, dan PBS038, yang semuanya berstatus pembukaan kembali. Dari daftar PBS tersebut, seri PBS038 menonjol dengan imbal hasil paling kompetitif sebesar 6,875 persen, sementara PBS040 menawarkan imbal hasil terendah di angka 5 persen.
Optimisme pemerintah dalam mencapai target Rp12 triliun ini bukan tanpa alasan. Data internal DJPPR menunjukkan adanya sinyal positif dari pasar. Tren pemulihan selera investasi terhadap sukuk negara terlihat jelas setelah sempat mengalami kelesuan. Hal ini tercermin dari lonjakan penawaran masuk (incoming bids) pada lelang SBSN sebelumnya, tepatnya pada 2 Juni 2026, yang mencapai Rp26,04 triliun. Angka ini jauh melampaui posisi pada 19 Mei 2026 yang hanya sebesar Rp18,79 triliun, mengindikasikan kepercayaan investor yang kembali meningkat terhadap instrumen pembiayaan syariah pemerintah.
