Chapnews.id – Pemerintah telah menyiapkan langkah besar untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik di seluruh penjuru tanah air. Dalam rencana anggaran mendatang, pemerintah mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp90,85 triliun yang khusus diperuntukkan bagi tunjangan guru, baik bagi mereka yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah maupun guru non-ASN.
Alokasi dana yang sangat besar ini dijadwalkan akan mulai dicairkan pada tahun 2026. Langkah strategis ini diambil bukan tanpa alasan. Selain sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi para pengajar, kucuran dana tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, memberikan rincian mendalam mengenai pembagian anggaran tersebut. Menurut penjelasannya, dana tersebut terbagi ke dalam dua pos utama. Pertama, sebesar Rp70,64 triliun dialokasikan untuk tunjangan guru ASN. Sementara itu, sisanya yakni sebesar Rp20,21 triliun disiapkan khusus untuk guru non-ASN.
"Jika ditotal, anggaran tunjangan ini mencapai lebih dari Rp90 triliun untuk para guru di seluruh Indonesia. Ini adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memberikan tunjangan kepada para pendidik kita," ujar Nunuk saat memberikan keterangan di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Namun, ada satu catatan penting yang perlu dipahami oleh para tenaga pendidik agar tidak terjadi salah persepsi. Nunuk menegaskan bahwa lonjakan angka anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah ini bukan berarti ada kenaikan nominal uang yang diterima oleh setiap individu guru secara pribadi.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan total anggaran secara agregat ini dipicu oleh faktor kuantitas, bukan kenaikan tarif per kepala. Faktor utamanya adalah semakin banyaknya jumlah guru yang memenuhi syarat untuk menerima tunjangan tersebut. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang berhasil lulus dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu.
"Perlu digarisbawahi, ini bukan berarti tunjangan per orangnya naik. Kenaikan total anggaran ini terjadi karena jumlah penerima tunjangan semakin banyak, menyusul banyaknya guru yang telah lulus PPG Guru Tertentu dan kini telah resmi mengantongi sertifikat pendidik," tambah Nunuk.
Dengan adanya sertifikasi melalui program PPG tersebut, guru-guru yang sebelumnya belum memenuhi kualifikasi kini telah masuk dalam daftar penerima tunjangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah fokus pada peningkatan profesionalisme guru melalui jalur sertifikasi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka secara kolektif.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap standar kualitas pengajaran di sekolah-sekolah dapat terus meningkat seiring dengan terjaminnya kesejahteraan para pengajarnya. Fokus pada profesionalisme melalui PPG diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kompetitif dan berkualitas di masa depan. Informasi lebih lanjut mengenai teknis penyaluran dapat dipantau melalui kanal resmi pemerintah.

