Ads - After Header

Misteri Perairan Ujung Kulon Masuk Peta Tambang

Ahmad Dewatara

Chapnews.id – Polemik mengenai masuknya sebagian wilayah perairan di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) akhirnya mendapatkan penjelasan resmi. Isu ini sempat memicu kekhawatiran publik terkait potensi ancaman terhadap ekosistem laut dan kelestarian kawasan konservasi yang menjadi rumah bagi satwa langka tersebut.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan klarifikasi mendalam mengenai kronologi panjang di balik penetapan wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, penetapan ini bukanlah keputusan mendadak, melainkan proses administratif yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.

Misteri Perairan Ujung Kulon Masuk Peta Tambang
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengungkapkan bahwa akar permasalahan ini bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013. Saat itu, pemerintah daerah mengajukan usulan mengenai wilayah pertambangan, termasuk area perairan laut di wilayah Banten. Namun, pada saat itu, usulan tersebut tidak langsung disetujui dan sempat dikecualikan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Langkah pemerintah daerah tidak berhenti di situ. Pada November 2015, melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, usulan tersebut kembali diajukan secara resmi. Surat usulan nomor 540/763-Distamben/2015 inilah yang kemudian menjadi landasan hukum masuknya sebagian perairan di sekitar TNUK ke dalam peta WUP.

Rentetan regulasi terus mengalir untuk merespons usulan tersebut. Dimulai dari Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 yang mengatur Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, hingga Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 yang secara spesifik mengatur Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Terakhir, Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 hadir untuk memuat kembali penetapan tersebut sekaligus melakukan perbaikan ketentuan berdasarkan usulan terbaru dari Pemprov Banten.

Meski peta wilayah usaha pertambangan mencakup area tersebut, Kementerian ESDM memberikan penegasan yang sangat krusial untuk meredam keresahan masyarakat. Dwi Anggia memastikan bahwa area inti Taman Nasional Ujung Kulon sama sekali tidak masuk dalam zona pertambangan. Penetapan WUP tersebut hanya menyasar sebagian wilayah perairan laut yang berada di luar batas kawasan taman nasional.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga saat ini, tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik di wilayah perairan sekitar TNUK maupun di dalam kawasan taman nasional itu sendiri," tegas Dwi Anggia dalam keterangannya di Jakarta.

Dengan penjelasan ini, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum bahwa upaya konservasi di TNUK tetap menjadi prioritas utama, sementara penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitarnya merupakan bagian dari perencanaan tata ruang wilayah yang bersifat administratif dan belum tentu diimplementasikan dengan aktivitas ekstraksi di lapangan.

Also Read

Bagikan:

Ahmad Dewatara

kontributor di ChapNews yang berfokus pada liputan dan analisis Olahraga. Ia secara rutin menyajikan berita terkini, ulasan pertandingan, dan spekulasi transfer di dunia sepak bola global maupun nasional, memberikan pandangan yang tajam bagi para penggemar olahraga.

Tags

Tinggalkan komentar

Ads - Before Footer