Chapnews – Nasional – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho baru-baru ini mengadakan pertemuan penting dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, di Kantor Gubernur Bali pada Kamis (5/3). Audiensi ini berfokus pada persiapan matang Operasi Ketupat 2026, sebuah agenda pengamanan nasional yang istimewa karena bertepatan dengan dua perayaan besar: Hari Raya Idulfitri dan Hari Raya Nyepi.
Irjen Agus menjelaskan bahwa Operasi Ketupat bukan sekadar operasi lalu lintas biasa. "Ini adalah operasi kemanusiaan. Negara hadir untuk mengamankan momentum sosial masyarakat, bukan hanya arus mudik dan balik," tegasnya, seperti dikutip dari chapnews.id pada Jumat (6/3). Ia menambahkan, pengamanan ini mencakup klaster-klaster penting seperti jalur tol, jalan arteri, pelabuhan penyeberangan vital seperti Gilimanuk-Ketapang, tempat ibadah, hingga kawasan wisata yang padat pengunjung, terutama di Bali yang menjadi destinasi favorit saat libur Lebaran.
Secara spesifik, Kakorlantas juga memastikan bahwa pengaturan penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk telah disiapkan secara detail untuk mengakomodasi pelaksanaan Hari Raya Nyepi. "Jadwal buka-tutup penyeberangan Gilimanuk, termasuk dari Ketapang menuju Gilimanuk, sudah diatur dan kami telah menerima laporan dari Dirlantas Polda Bali," ujarnya, menunjukkan koordinasi yang matang.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung program pengamanan Polri, mengingat dampaknya yang langsung terhadap aktivitas masyarakat Bali. Koster juga meluruskan isu yang sempat beredar di media sosial mengenai potensi benturan antara Nyepi dan Idulfitri. "Sebenarnya tidak berhimpit," jelas Koster. Ia merinci bahwa Nyepi jatuh pada 19 Maret, diikuti Ngembak Geni pada pagi 20 Maret. Malam takbiran baru akan berlangsung sore harinya, karena Idulfitri diperkirakan jatuh pada 21 Maret. "Jadi, tidak ada irisan langsung yang menyebabkan benturan," tambahnya.
Untuk memastikan kelancaran dan harmoni, Koster mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama tokoh agama telah menyusun surat edaran bersama. Dokumen ini melibatkan seluruh majelis umat beragama di Bali, termasuk Majelis Ulama Indonesia, memastikan semua pengaturan kegiatan keagamaan telah disepakati bersama. "Semuanya sudah klir dan tidak ada masalah," pungkas Koster, menegaskan komitmen Bali terhadap toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
