Chapnews – Nasional – Jakarta – Suasana di depan Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendadak ramai dengan kehadiran tenda-tenda yang didirikan oleh aliansi mahasiswa. Aksi ini, yang diinisiasi oleh Kolektif Merpati, merupakan bentuk desakan serius agar kasus penyiraman terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, oleh oknum anggota BAIS TNI segera diusut tuntas dan transparan. Mereka menyoroti mandeknya penanganan kasus oleh Puspom TNI yang telah berjalan lebih dari sebulan tanpa kejelasan signifikan.
Dendy, juru bicara Kolektif Merpati, menjelaskan bahwa aksi bertajuk ‘Tenda untuk Andrie, Tandu untuk Demokrasi’ memiliki makna mendalam. "Tenda untuk Andrie adalah simbol konkret bahwa para pembela HAM wajib mendapatkan perlindungan yang nyata, tidak hanya dari negara tetapi juga dari solidaritas masyarakat sipil," ungkap Dendy dalam pernyataan tertulisnya. Lebih lanjut, ia menafsirkan ‘Tandu untuk Demokrasi’ sebagai sinyal kritis bahwa kondisi demokrasi di Indonesia kini berada di ambang sekarat. Menurutnya, nyawa para aktivis kerap menjadi korban dalam pusaran kepentingan elite politik, sementara rakyatlah yang terus menanggung dampaknya.
Kolektif Merpati juga menyoroti kurangnya transparansi dalam penanganan kasus Andrie oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Hingga kini, identitas aktor intelektual dan rantai komando di balik serangan keji tersebut belum juga terungkap. "Pelimpahan kasus ke ranah peradilan militer justru memperkuat kekhawatiran akan praktik impunitas, mengingat pelaku berasal dari institusi yang sama," tegas Dendy. Ia menambahkan, situasi ini secara gamblang menunjukkan adanya konflik kepentingan yang serius, mengancam prinsip akuntabilitas, dan menjadi indikator nyata krisis demokrasi yang sedang melanda.
Untuk mengatasi kebuntuan ini, Kolektif Merpati mengajukan empat tuntutan utama:
- Pembentukan Tim Pencari Fakta Independen: Tim ini harus melibatkan unsur masyarakat sipil untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam pengungkapan kasus Andrie Yunus.
- Peradilan Umum (Sipil): Kasus ini harus diadili di peradilan umum, bukan peradilan militer, demi menjamin independensi dan keadilan bagi korban.
- Perlindungan Pembela HAM: Mendesak DPR RI untuk segera mempercepat pembahasan dan pengesahan regulasi yang secara konkret menjamin perlindungan bagi para pembela hak asasi manusia.
- Audit Menyeluruh BAIS TNI: Menuntut audit komprehensif terhadap BAIS TNI guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang dan mendorong reformasi institusi keamanan secara menyeluruh.
Dendy menegaskan bahwa kehadiran Kolektif Merpati di depan Komnas HAM adalah untuk memastikan lembaga tersebut tidak gentar dalam mendesak penanganan kasus Andrie secara transparan dan akuntabel, tanpa ada yang ditutup-tutupi. "Percobaan pembunuhan terhadap Andrie Yunus bukan hanya sekadar tindak kriminal biasa, melainkan sebuah ujian krusial bagi komitmen negara terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia," ujarnya. Ia menutup pernyataannya dengan menekankan, "Tanpa pengungkapan kebenaran yang tuntas dan pertanggungjawaban yang adil, praktik impunitas akan terus bersemi. Keadilan bagi Andrie adalah esensi dari perjuangan menjaga marwah demokrasi itu sendiri."
Kolektif Merpati sendiri merupakan gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terkemuka, di antaranya Universitas Trisakti, Universitas Nasional, STF Driyarkara, STFT Jakarta, Unika Atma Jaya, UNJ, Universitas Indraprasta Jakarta, STIH Jentera, UNS, UIN Jakarta, IPB, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Universitas Budi Luhur, dan Universitas Moestopo.
