Chapnews – Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait fenomena maraknya kepala daerah, khususnya bupati, yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang tahun ini. Lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa serangkaian penangkapan tersebut bukanlah hasil targetan, melainkan murni berdasarkan kecukupan alat bukti dan aduan masyarakat.
Hingga akhir Juli, tercatat sudah 11 bupati dan seorang wali kota yang diproses hukum oleh KPK. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi kasus teranyar yang terungkap, ditangkap tangan atas dugaan pemerasan.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menjelaskan bahwa serangkaian penangkapan tersebut bukanlah upaya penargetan terhadap individu atau pencarian kesalahan. Menurutnya, fondasi utama setiap tindakan penegakan hukum KPK berasal dari partisipasi aktif masyarakat melalui ribuan aduan yang masuk.
"Pertama mengenai pertanyaan ‘kenapa sih OTT baru menyasar bupati? Mbok naik dikitlah ke level gubernur atau menteri gitu ya.’ Ya, sebetulnya KPK itu tidak menarget atau mencari kesalahan orang. Modal dasar KPK adalah peran serta dari masyarakat sehingga tadi ditampilkan ada ribuan pengaduan masuk ke KPK," ujar Fitroh dalam laporan kinerja semester I di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis (30/7).
Fitroh memaparkan, ribuan pengaduan yang diterima KPK melalui proses telaah dan analisis mendalam. Laporan-laporan yang dilengkapi petunjuk serta alat bukti memadai, dan kebetulan melibatkan para bupati, kemudian ditindaklanjuti secara serius.
Menjawab pertanyaan publik mengapa OTT kerap menyasar bupati dan belum menyentuh level gubernur atau menteri, Fitroh menegaskan bahwa hal itu bukan berarti tidak ada indikasi korupsi di tingkatan tersebut. "Bukan berarti di level gubernur tidak ada. Ada, hanya saja alat bukti yang diperlukan untuk melakukan penangkapan belum terpenuhi," jelas Fitroh. Ia menekankan bahwa KPK tidak akan bertindak sembrono dalam penegakan hukum, melainkan selalu berpegang pada prinsip kecukupan alat bukti yang kuat.
Oleh karena itu, ia membantah tudingan bahwa KPK memberikan perlindungan kepada pejabat di level lebih tinggi. "Jadi, bukan berarti kita melindungi gubernur atau melindungi orang-orang yang seharusnya kita upaya paksa tapi kita tidak lakukan. Semua tergantung pada kecukupan alat bukti," tegasnya.
Dalam rentang waktu hingga Juli tahun ini, KPK memang menunjukkan kegigihan dalam memberantas korupsi di kalangan kepala daerah melalui operasi senyap. Total sudah 12 pemimpin daerah yang berhasil diamankan. Modus operandi korupsi yang terungkap pun bervariasi, mulai dari praktik suap-menyuap, pemerasan, hingga penerimaan gratifikasi.
Daftar kepala daerah yang telah diproses hukum oleh KPK dalam periode tersebut meliputi: Wali Kota Madiun Maidi; Bupati Pati Sudewo; Bupati Pekalongan Fadia Arafiq; Bupati Rejang Lebong, Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari; Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman; Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo; Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Edison; Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby; Bupati Langkat Syah Afandin; Bupati Sukoharjo Etik Suryani; Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini; dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
