Chapnews – Nasional – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker), baru-baru ini menggelar sebuah workshop penting bertajuk "Pelatihan dan Beasiswa Luar Negeri". Acara ini secara khusus ditujukan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Pemda), dengan misi utama memperluas akses mereka terhadap kesempatan pelatihan dan beasiswa di kancah internasional. Inisiatif strategis ini digulirkan untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi aparatur negara, membuka gerbang pengembangan kapasitas di tingkat global, serta memperkokoh fondasi tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing tinggi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, yang turut hadir sebagai pembicara kunci, secara tegas menggarisbawahi vitalnya peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurut Bahtra, transformasi tata kelola pemerintahan hanya akan mencapai keberhasilan jika didukung oleh aparatur yang memiliki daya saing global, adaptif, inovatif, dan kompetitif. Pernyataan ini disampaikannya dalam sesi diskusi bertema "Penguatan Kapasitas Aparatur melalui Pelatihan dan Beasiswa Luar Negeri dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing Global" di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Rabu lalu.
Bahtra juga menekankan bahwa upaya peningkatan kapasitas ASN harus berjalan seiring dengan reformasi birokrasi yang komprehensif. Hal ini mencakup penyederhanaan regulasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan kapasitas yang mumpuni, ASN diharapkan mampu menjadi motor penggerak birokrasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas prima sekaligus menopang pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah memberikan payung hukum yang kuat bagi setiap ASN untuk mengembangkan kompetensi melalui beragam skema. Ruang pengembangan ini meliputi pelatihan, seminar, diskusi, tugas belajar, short course, program beasiswa luar negeri, magang, fellowship, hingga program pertukaran pegawai. Bahtra menilai, berbagai program ini merupakan instrumen krusial untuk mempercepat peningkatan kualitas aparatur dan memperkecil kesenjangan kompetensi yang mungkin ada. Terlebih, kesempatan belajar di luar negeri diyakini dapat memberikan pengalaman dan perspektif baru yang sangat berharga untuk diadaptasi dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Air.
"ASN yang menempuh pendidikan di luar negeri diharapkan kembali sebagai agen perubahan, membawa serta praktik-praktik terbaik untuk memperkuat kualitas kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik di Indonesia," tutur Bahtra. Ia menambahkan, pengalaman studi di mancanegara tidak hanya memperkaya pengetahuan dan kemampuan berbahasa asing, tetapi juga memperluas jejaring internasional, mempercepat transfer teknologi dan budaya, serta memperkaya perspektif ASN dalam merumuskan inovasi yang relevan dengan kebutuhan birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bahtra Banong juga menegaskan komitmen dan dukungan penuh dari Komisi II DPR RI terhadap berbagai inisiatif Kemendagri dalam memperluas akses pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, termasuk melalui program beasiswa luar negeri. Pengembangan kompetensi aparatur dipandang sebagai investasi jangka panjang yang esensial untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu bersaing di kancah global.
