Chapnews – Nasional – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana besar Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merombak total jajaran direksi Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Perombakan ini ditujukan bagi direksi yang terbukti merugikan negara, demi efektivitas dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
Menurut Sjafrie, selama ini Bank Himbara cenderung lebih memprioritaskan pemberian kredit kepada pengusaha besar, mengesampingkan pengusaha kecil. "Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara," tegas Sjafrie, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (31/1).
Lebih lanjut, Sjafrie menyoroti bahwa banyak bank negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya belum mampu memberikan kontribusi keuntungan maksimal bagi negara. Kondisi ini, sebutnya, seringkali disebabkan oleh kinerja jajaran direksi yang tidak optimal, bahkan ada indikasi menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.
Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah bertekad untuk menerapkan proses seleksi yang sangat ketat dalam memilih direksi baru. Kriteria utama yang akan dipertimbangkan meliputi kemampuan intelektual, pengalaman praktis, serta yang terpenting, rasa cinta tanah air.
"Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi tapi dia cinta tanah air," ujar Sjafrie. Ia juga menegaskan, "Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN."
Dalam kesempatan jumpa pers setelah menyampaikan sambutan, Sjafrie kembali menekankan komitmen pemerintah untuk mencari figur-figur baru. "Pemerintah mencari generasi generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel untuk kita beri tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan perahu perjuangan ekonomi kita," jelasnya.
Meski demikian, Sjafrie belum merinci skema detail mengenai mekanisme seleksi yang akan diterapkan untuk mengganti para direksi tersebut. Komitmen ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah untuk memastikan BUMN, khususnya sektor perbankan, benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara.
