Chapnews – Nasional – Menjelang perayaan Idulfitri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan strategi komprehensif guna mengantisipasi potensi membludaknya pengunjung di berbagai destinasi wisata ibu kota. Serangkaian rapat koordinasi telah rampung dilaksanakan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat selama musim liburan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa situasi ini bukan kali pertama dihadapi. Oleh karena itu, koordinasi intensif telah berjalan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola tempat-tempat rekreasi. "Kita sudah melakukan koordinasi, dan ini kan hal yang sudah berulang. Maka aparat Satpol PP bersinergi dengan BUMD pengelola tempat-tempat, misalnya Ragunan, Ancol, Monas, museum-museum dan sebagainya [untuk pengawasan]," terang Pramono usai acara open house Lebaran di Balai Kota, Jakarta, Sabtu (21/3).
Destinasi favorit seperti Taman Margasatwa Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol, dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) diperkirakan akan menjadi sasaran utama kunjungan warga, terutama pada hari kedua libur Lebaran. Pramono menyatakan keyakinannya terhadap kesiapan pengelola lokasi wisata di Jakarta yang telah terbiasa menghadapi lonjakan wisatawan. "Saya yakin pasti tidak akan terjadi hal-hal di luar dugaan, karena memang sudah dikelola dengan baik," tambahnya.
Lebih lanjut, Pramono juga menggarisbawahi tren baru di kalangan masyarakat, yakni ketertarikan pada taman-taman kota yang baru direvitalisasi. Taman Bendera Pusaka, misalnya, kini menarik perhatian warga berkat akses gratis dan fasilitas penunjang yang memadai. "Sekarang ini, yang lagi heboh adalah orang datang ke taman-taman yang baru, termasuk Taman Bendera Pusaka, rupanya sangat diminati oleh warga, karena gratis dan sarananya lengkap," jelasnya.
Selain fokus pada sektor pariwisata, fokus Pemprov DKI Jakarta juga tertuju pada antisipasi gelombang urbanisasi pasca-Lebaran. Pramono memprediksi adanya potensi kedatangan warga dari daerah lain yang ingin mengadu nasib di ibu kota. Meski menegaskan bahwa Jakarta tidak akan memberlakukan operasi yustisi terhadap para pendatang baru, ia tetap mengingatkan kewajiban melengkapi administrasi kependudukan. "Ya, seperti berulang kali saya sampaikan bahwa Jakarta tidak ada operasi yustisi, tetapi kami meminta bagi siapa pun yang ingin bekerja di Jakarta, tentunya melengkapi diri dengan semua syarat-syarat administrasi," tegas Pramono, seperti dilansir chapnews.id. Kesiapan Jakarta menyambut arus balik dan pendatang baru menjadi prioritas demi menjaga ketertiban dan pelayanan publik.
