Chapnews – Nasional – Kemacetan panjang hingga 42 kilometer mengular dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, hingga Situbondo. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, langsung bertindak cepat dengan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Perhubungan RI. Isi surat tersebut? Permintaan penambahan kapal besar untuk melayani penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Nyono, membenarkan hal tersebut. Surat yang ditandatangani Khofifah di Ponorogo pada Sabtu (26/7) malam, akan dikirimkan secara resmi pada Senin mendatang. Namun, informasi tersebut telah disampaikan terlebih dahulu kepada Dirjen Hubla dan Direktur Trasportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui WhatsApp.
Tak hanya meminta penambahan armada, Khofifah juga mengusulkan pengaktifan Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai alternatif. "Pelabuhan Jangkar bisa dimanfaatkan untuk mengurangi kepadatan, dengan syarat truk bertonase di bawah 40 ton diarahkan ke sana melalui jembatan timbang Sedarum Pasuruan," jelas Nyono. Namun, hal ini membutuhkan tambahan kapal feri berkapasitas besar untuk melayani rute Jangkar-Gilimanuk.
Meskipun Pemprov Jatim tak secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan Pelabuhan Ketapang yang berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Nyono menegaskan pentingnya solusi cepat. "Ini menyangkut arus logistik dan mobilitas warga Jatim," tegasnya. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali untuk mempercepat respons atas permintaan Gubernur.
Penyebab utama kemacetan ini, menurut Nyono, adalah berkurangnya jumlah kapal beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025. Dari 15 kapal, kini hanya 6 yang beroperasi akibat evaluasi keselamatan ketat pasca kecelakaan tersebut. Kapasitas angkut pun berkurang drastis, dari 20 kendaraan per kapal menjadi hanya 5 kendaraan. Kondisi ini diperparah dengan berkurangnya kapal LCT yang mengangkut truk berat, sehingga waktu tunggu menjadi lebih lama.
"Solusinya, butuh tambahan kapal berkapasitas besar yang bisa beroperasi di Pelabuhan Ketapang," pungkas Nyono, menekankan pentingnya permintaan Gubernur kepada Menteri Perhubungan tersebut.
