Chapnews – Nasional – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, tak tinggal diam menyaksikan praktik mafia solar subsidi yang merajalela. Ia mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM untuk bertanggung jawab penuh atas kasus ini. Sorotan tajam tertuju pada kasus terbaru di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang menjadi bukti nyata kerugian negara yang fantastis.
Usai kunjungan kerja Komisi XII ke Sumatera Utara pekan ini, Bambang mengungkapkan keluhan masyarakat dan pelaku usaha kecil terkait distribusi solar subsidi yang tak tepat sasaran. "Praktik penyelewengan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan, rakyat kecil jadi korban," tegas Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025). Kerugian negara akibat mafia solar subsidi diperkirakan mencapai triliunan rupiah, menunjukkan lemahnya pengawasan distribusi dari hulu hingga hilir.
Bambang menekankan, BPH Migas dan Ditjen Migas tak boleh bersembunyi di balik tekanan politik atau oknum yang melindungi para pelaku. "Ada tekanan atau backing? Laporkan ke DPR! Komisi XII siap mendukung penuh pemberantasan mafia solar subsidi. Negara tak boleh kalah!" serunya.
Komisi XII mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas jaringan mafia ini, melakukan audit menyeluruh sistem distribusi, mereformasi tata kelola subsidi energi, dan memperkuat pengawasan digital. "Kami akan mempertimbangkan pemanggilan resmi pimpinan BPH Migas dan Dirjen Migas, dan tak menutup kemungkinan merekomendasikan langkah struktural langsung kepada Presiden," ujar Bambang.
DPR, khususnya Komisi XII, berkomitmen untuk memastikan subsidi tepat sasaran. "Ini soal keberpihakan. Negara harus berpihak pada yang lemah, bukan membiarkan subsidi disabotase. Usut tuntas sampai ke akarnya!" pungkas Bambang.
