Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Ketergantungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap dana transfer dari pemerintah pusat kini menjadi sorotan utama. Guna memutus rantai ketergantungan ini dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyusunan basis data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang akurat kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang realistis serta peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan.
Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh, pada Minggu (21/6/2026), menegaskan bahwa penetapan target PDRD selama ini seringkali tidak berlandaskan pada data riil di lapangan. "Inisiatif ini diambil guna mengatasi rendahnya rasio pajak daerah serta mengubah pendekatan penetapan target PDRD yang selama ini kurang berbasis pada data yang valid," jelas Teguh. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya pergeseran paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih proaktif dan berbasis bukti.
Peran Krusial Basis Data Potensi
Untuk mengakhiri siklus ketergantungan dan target yang tidak realistis, Pemda diwajibkan untuk segera membangun basis data potensi PDRD yang komprehensif. Basis data ini tidak hanya sekadar kumpulan angka, melainkan fondasi vital yang memungkinkan Pemda melakukan analisis potensi secara mendalam, mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini tersembunyi, serta merumuskan kebijakan pemungutan pajak yang lebih efektif dan efisien. Ini adalah langkah fundamental menuju kemandirian fiskal daerah.
Saat ini, pengelolaan sektor PDRD masih menghadapi berbagai hambatan klasik di lapangan. Selain tingkat kesadaran masyarakat yang belum optimal dalam memenuhi kewajiban pajaknya, Pemda juga bergulat dengan minimnya integrasi data antar instansi serta keterbatasan sistem pengelolaan yang efisien. Dengan adanya basis data yang valid dan terintegrasi, kendala-kendala tersebut diharapkan dapat diatasi secara signifikan, membuka jalan bagi optimalisasi penerimaan daerah dan pembangunan yang lebih merata. Transformasi ini bukan hanya sekadar pembenahan administratif, melainkan sebuah investasi jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan daerah di masa depan.
