Chapnews.id – Dinamika politik tanah air tengah memasuki fase yang krusial seiring dengan bergulirnya sejumlah gugatan penting di Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi situasi yang kian memanas, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang baru, Dudung Abdurachman, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional agar tetap terkendali.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Dudung usai menjalani prosesi serah terima jabatan Menko Polkam dari pendahulunya, Djamari Chaniago, pada Senin (5/10). Dalam kesempatan tersebut, Dudung mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima mandat dan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa kondisi keamanan dan stabilitas politik di Indonesia tidak terganggu oleh gejolak hukum yang sedang berlangsung.
"Saya sudah mendapatkan arahan khusus dari Bapak Presiden. Intinya adalah memastikan agar situasi ke depan, baik dari sisi politik maupun keamanan, tetap kondusif," ujar Dudung saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta.
Dudung mengakui bahwa saat ini arus informasi di media massa tengah didominasi oleh tren ketidakpastian akibat adanya perkara-perkara hukum yang sedang diproses di MK. Meski tidak merinci secara mendalam mengenai detail gugatan yang dimaksud, ia menekankan bahwa pemerintah saat ini mengambil posisi menunggu dengan saksama. Pemerintah akan bersikap secara bijak dan proporsional dalam menyikapi hasil akhir dari majelis hakim konstitusi nantinya.
Lebih lanjut, Dudung mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak terburu-buru membangun persepsi atau opini yang dapat memicu kegaduhan. Ia meminta publik untuk tetap tenang dan memberikan ruang bagi proses hukum agar berjalan secara murni dan objektif. Menurutnya, menjaga persatuan dan kesatuan adalah kunci agar situasi politik tidak berubah menjadi keruh.
"Kita harus tetap menjaga keutuhan serta persatuan bangsa. Jangan sampai situasi politik menjadi semakin runyam. Kita memiliki keyakinan kuat bahwa siapapun yang menjalankan tugas, baik di MK maupun lembaga lainnya, supremasi hukum akan tetap ditegakkan dengan adil," tambahnya.
Sebagai langkah konkret dalam menjalankan arahan Presiden, Dudung berencana melakukan pendekatan persuasif kepada para pemangku kepentingan politik. Ia menyebut akan melakukan kunjungan atau ‘sowan’ kepada para ketua umum partai politik untuk berkoordinasi. Langkah ini bertujuan agar seluruh elemen partai dapat ikut berperan dalam menjaga situasi tetap terkendali dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum memiliki kepastian hukum.
Sebagai informasi, salah satu isu yang tengah menjadi sorotan tajam publik di MK adalah gugatan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan oleh Deny Indrayana beserta sejumlah pihak lainnya. Menko Polkam memastikan bahwa pemerintah akan menghormati setiap putusan hukum yang dihasilkan oleh MK sebagai lembaga tertinggi dalam pengujian konstitusi.
