Chapnews – Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian baru-baru ini menyerukan pentingnya penguatan sinergi di antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera. Seruan ini disampaikan dalam sebuah forum strategis di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu lalu, dengan tujuan krusial untuk menjaga stabilitas regional sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Menurut Tito, soliditas antarunsur Forkopimda merupakan fondasi vital bagi pemerintah daerah dalam menanggapi berbagai tantangan secara sigap dan efisien. Spektrum isu yang membutuhkan respons cepat ini meliputi politik, hukum, keamanan, hingga dinamika pembangunan. "Setiap elemen Forkopimda memiliki kekuatan dan kewenangan masing-masing. Jika kekuatan-kekuatan ini disatukan melalui koordinasi yang optimal, maka pemerintah daerah akan jauh lebih siap menghadapi berbagai rintangan," tegas Tito.
Mendagri mengakui bahwa membangun kekompakan di antara pimpinan daerah bukanlah perkara mudah, mengingat setiap unsur memiliki tugas, wewenang, dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, ia menekankan urgensi komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara rutin, bukan hanya saat munculnya persoalan. Tito menyarankan agar Forkopimda menggelar rapat berkala, setidaknya satu atau dua bulan sekali, serta menginisiasi pertemuan informal untuk mempererat kedekatan personal antarpimpinan.
Kekompakan Forkopimda, lanjut Tito, akan berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Daerah dengan hubungan harmonis antarunsur pimpinan cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sebaliknya, ketidakharmonisan justru dapat menjadi penghambat serius bagi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Ia juga mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki persoalan lokal yang unik, sehingga koordinasi Forkopimda harus diarahkan pada identifikasi masalah spesifik dan pencarian solusi bersama, bukan bekerja secara parsial.
Dalam konteks pembangunan ekonomi, Mendagri meminta seluruh kepala daerah di Sumatera, bersama dengan unsur Forkopimda, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di angka 5,29 persen sebagai indikator yang sangat baik, dan menekankan perlunya mempertahankan serta meningkatkan angka tersebut.
Meskipun demikian, Tito mengingatkan bahwa capaian ekonomi antardaerah masih bervariasi. Di wilayah Sumatera, ia menyebut Kepulauan Riau dan Lampung sebagai provinsi yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Oleh karena itu, ia mendorong daerah lain untuk memperkuat koordinasi guna mendorong aktivitas ekonomi, termasuk memastikan program dan belanja pemerintah berjalan efektif. "Rekan-rekan di provinsi lain harus betul-betul melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ini mutlak didukung oleh teman-teman Forkopimda," jelasnya.
Di sisi lain, Mendagri juga menyoroti krusialnya menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Inflasi, terutama pada komoditas pangan, dapat berdampak langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak ditangani secara tepat, kondisi ini berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan dan politik daerah. "Jika terjadi kenaikan harga barang dan jasa, khususnya harga pangan, dampaknya akan langsung terasa pada situasi keamanan," paparnya. Ia meminta Forkopimda untuk aktif mendukung upaya pengendalian inflasi melalui langkah-langkah konkret yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya kepala daerah.
Forum penting ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, para gubernur dan bupati/wali kota se-Sumatera, anggota Forkopimda se-Sumatera, serta pejabat terkait lainnya.
