Chapnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah bergerak cepat dalam membongkar jaringan dugaan korupsi yang menyeret seorang anggota Polri berinisial YYS atau yang dikenal dengan nama Ipda Yayat Sudrajat. Dalam upaya melacak aliran dana ilegal, lembaga antirasuah ini kini membidik aset-aset yang diduga disembunyikan melalui nama sang istri, Rista Mardiana.
Rista, yang diketahui bekerja di sektor swasta, sedianya dijadwalkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK. Namun, hingga jadwal pemeriksaan yang ditentukan, yang bersangkutan dilaporkan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Ketidakhadiran ini menjadi perhatian serius, mengingat peran penting sang istri dalam dugaan penempatan aset-aset hasil tindak pidana.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik mencurigai adanya penggunaan nama Rista untuk menampung berbagai aset, termasuk sejumlah bangunan rumah. Sebelumnya, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang diduga berkaitan dengan kepemilikan aset tersebut.
"Saksi tersebut merupakan istri dari saudara YYS. Kami menduga aset-aset, seperti rumah, ditempatkan atas namanya. Sebagian dari aset ini sebelumnya juga sudah menjadi objek penggeledahan oleh penyidik," jelas Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Jakarta.
Penyelidikan ini tidak hanya berhenti pada pengejaran aset fisik, tetapi juga mendalami mekanisme bagaimana Ipda Yayat, yang secara struktural bukan merupakan pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi maupun pelaksana proyek swasta, bisa memiliki keterkaitan erat dengan berbagai proyek pengadaan di wilayah tersebut. KPK tengah menelusuri dugaan adanya pengondisian pemenang proyek yang menguntungkan pihak Yayat.
Untuk memperkuat bukti, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci. Daftar saksi tersebut mencakup pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Bekasi, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, hingga Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Selain pejabat pemerintah, beberapa pengusaha dan tokoh politik juga masuk dalam radar pemeriksaan, termasuk mantan Penjabat Bupati Bekasi dan pihak swasta lainnya.
Kasus ini merupakan pengembangan dari dugaan suap yang sebelumnya menyeret Bupati Bekasi periode 2025-2030, Ade Kuswara Kunang. KPK menduga Ipda Yayat memiliki kekayaan yang sangat tidak wajar. Berdasarkan hasil penelusuran awal, terdapat dugaan kepemilikan belasan aset mewah yang tersebar di berbagai wilayah strategis, seperti Jakarta, Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, Sukabumi, hingga Karawang.
Saat ini, KPK masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum masih terus berjalan secara dinamis, di mana penyidik akan terus mencari bukti-bukti baru guna menetapkan tersangka dalam pusaran kasus korupsi besar ini. Melalui pendekatan penelusuran aset atau follow the money, KPK bertekad untuk memastikan tidak ada harta hasil korupsi yang lolos dari jerat hukum.
