Chapnews – Nasional – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyoroti usulan biaya ongkos haji 2025 yang mencapai Rp 65.372.779,49. Angka tersebut dinilai mengejutkan calon jemaah, terutama dengan penurunan nilai manfaat pemerintah dari 40% menjadi 30%. "Lonjakan ini perlu sosialisasi yang matang kepada publik," tegas Cucun saat dihubungi Senin (30/12).
Cucun mendesak pemerintah untuk membuat peta jalan yang jelas dalam menentukan nilai manfaat, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi calon jemaah. Ia berharap adanya roadmap yang tidak memberatkan masyarakat, mengingat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. "Harapan kami di DPR, ada rencana yang matang agar tidak membebani jemaah," ujarnya. Oleh karena itu, DPR meminta Kemenag untuk mengurangi usulan biaya haji agar selisihnya tidak terlalu signifikan dengan tahun 2024.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 93.389.684,99. Dari jumlah tersebut, 70% atau Rp 65.372.779,49 dibebankan kepada jemaah, sementara 30% sisanya (Rp 28.016.905,5) merupakan nilai manfaat dari pemerintah. Kenaikan ini mencapai sekitar Rp 9 juta dibandingkan rata-rata biaya haji 2024 yang sebesar Rp 56 juta.
Wakil Menteri Agama (Wamenag), Muhammad Syafi’i, menyatakan usulan BPIH tersebut masih bisa diturunkan hingga ke angka Rp 85 juta. Kemenag tengah mengkaji berbagai opsi untuk menekan biaya, salah satunya efisiensi biaya transportasi jemaah dan petugas haji. Syafi’i menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta Pertamina untuk menurunkan keuntungan avtur khusus untuk pemberangkatan haji, yang diharapkan dapat menurunkan biaya haji melalui Garuda Indonesia. "Banyak hal yang masih bisa kita tekan," pungkas Syafi’i dalam rapat kerja bersama DPR.
