Chapnews.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara resmi menempatkan penguatan pendidikan keagamaan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Langkah strategis ini diambil guna mencetak generasi santri dan siswa madrasah yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat serta mampu menjaga kerukunan di tengah keberagaman bangsa.
Komitmen besar ini diwujudkan melalui serangkaian kebijakan komprehensif yang menyentuh berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, perluasan akses pendidikan, hingga pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan bagi para santri. Fokus utama pemerintah adalah memberikan afirmasi bagi kelompok pendidikan keagamaan yang selama ini dirasa belum mendapatkan perhatian kebijakan secara optimal.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa dalam dua tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo, Kementerian Agama telah bergerak cepat untuk memastikan guru madrasah, santri, dan komunitas pesantren mendapatkan pengakuan yang setara. Salah satu terobosan nyata adalah peningkatan akses bagi guru madrasah untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Data menunjukkan lonjakan signifikan pada jumlah peserta PPG di lingkungan Kementerian Agama. Jika pada tahun 2024 jumlah peserta tercatat sebanyak 29.933 orang, angka tersebut diproyeksikan melonjak drastis menjadi 206.411 orang pada tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga memberikan angin segar bagi kesejahteraan guru non-ASN dengan menaikkan tunjangan bulanan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
"Peran guru sangat krusial dalam membangun kualitas pendidikan yang tidak hanya mengejar aspek akademik, tetapi juga fokus pada pembentukan akhlak peserta didik," ujar Syahganda dalam keterangan tertulisnya.
Selain fokus pada guru, pemerintah juga mengalokasikan dana jumbo untuk mendukung keberlanjutan pendidikan santri. Sepanjang periode 2025-2026, anggaran sebesar Rp7 triliun telah disiapkan untuk penyaluran beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah khusus bagi anak-anak pesantren dan mahasiswa.
Tak hanya soal biaya sekolah, aspek kesehatan dan nutrisi juga menjadi perhatian serius. Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau lebih dari tiga juta siswa dan santri. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis juga ditargetkan menyentuh 6,3 juta siswa madrasah dan santri guna memastikan mereka dapat belajar dengan kondisi fisik yang prima.
Langkah transformatif lainnya adalah penguatan kelembagaan pesantren. Setelah melalui proses panjang sejak 2019, Direktorat Jenderal Pesantren akhirnya resmi dibentuk pada Maret 2026. Kehadiran lembaga ini menjadi tonggak sejarah bagi sekitar 42 ribu pondok pesantren di Indonesia untuk memperkuat sistem pendidikan, perlindungan santri, hingga kemandirian ekonomi pesantren.
Syahganda menambahkan bahwa seluruh rangkaian kebijakan ini merupakan fondasi untuk menyiapkan generasi masa depan yang mampu bersaing di era global namun tetap memegang teguh nilai-nilai luhur. Hal ini sejalan dengan semangat Hari Santri 2026 yang mengusung tema ‘Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas’. Melalui dukungan penuh ini, pemerintah berharap pendidikan keagamaan menjadi pilar utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas bagi Indonesia.
