Chapnews – Ekonomi – Pemerintah Indonesia mengambil keputusan strategis untuk menunda peluncuran perdana obligasi Panda Bond, yang semula dijadwalkan pada awal Juli 2026, menjadi akhir bulan yang sama. Penyesuaian jadwal ini dilakukan menyusul permintaan waktu tambahan dari sejumlah korporasi dan pengelola dana di Tiongkok, sekaligus untuk memaksimalkan potensi penyerapan dana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi penundaan ini, yang juga akan diiringi dengan penerapan skema Local Currency Transaction (LCT).
Penundaan ini bukan tanpa alasan kuat. Menurut Menkeu Purbaya, beberapa manajer investasi dan bank besar di Tiongkok baru belakangan mengetahui rencana penerbitan obligasi ini. Mereka kemudian mengajukan permohonan agar pemerintah memberikan sedikit kelonggaran waktu. Tujuannya, agar mereka memiliki kesempatan yang cukup untuk merampungkan proses pengajuan proposal investasi di komite internal masing-masing.
"Beberapa fund manager besar atau bank-bank besar di sana terlambat mengetahui penerbitan ini. Mereka meminta kami menunda sedikit agar memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan proposal kepada komite investasi mereka," terang Purbaya, seperti dikutip dari chapnews.id.
Tingginya antusiasme investor di pasar keuangan Tiongkok menjadi sinyal positif bagi pemerintah. Ini dianggap sebagai peluang emas untuk meningkatkan volume penyerapan dana melalui instrumen Panda Bond. Sejumlah institusi keuangan raksasa milik pemerintah Tiongkok, termasuk Agricultural Bank of China dan China Exim Bank, telah secara eksplisit menyatakan ketertarikan mereka untuk berpartisipasi.
"Saya menilai ini adalah perkembangan yang sangat baik. Minat yang besar ini mendorong kami untuk menunda hingga akhir Juli, dengan harapan jumlah pembeli akan semakin banyak. Jika minatnya terus tinggi, kami bisa menyerap dana sebanyak mungkin sesuai target, atau bahkan melampauinya," tambah Purbaya.
Selain penyesuaian jadwal, aspek krusial lainnya adalah pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT) dalam penerbitan surat utang berdenominasi Renminbi (RMB) ini. Menurut Purbaya, inisiatif ini merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang pemerintah. Tujuannya jelas: mendiversifikasi sumber pembiayaan negara yang selama ini cenderung sangat bergantung pada obligasi berdenominasi dolar AS.
"Ini mungkin terlihat seperti langkah sederhana, namun sesungguhnya sangat strategis. Kami melakukan diversifikasi sumber pendanaan, tidak hanya terpaku pada obligasi berdenominasi dolar, tetapi juga merambah ke Renminbi," pungkas Purbaya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika pasar keuangan global.
