Chapnews – Nasional – Konflik di Papua yang terus memanas dalam beberapa waktu terakhir mendorong Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI untuk mendesak evaluasi nasional secara menyeluruh. Wakil Ketua Pansus Papua DPD, Filep Wamafma, menegaskan urgensi bagi pemerintah untuk segera merumuskan sebuah peta jalan penanganan yang lebih terukur, komprehensif, dan memiliki target jelas.
Dalam keterangannya kepada chapnews.id pada Kamis (17/9), Filep menekankan bahwa peta jalan tersebut harus mencakup target waktu yang realistis, indikator keberhasilan yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas antarlembaga, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Ini penting agar penanganan konflik tidak hanya reaktif, namun proaktif dan berkelanjutan.
Usulan strategis ini disampaikan Filep saat Pansus DPD melakukan audiensi di kantor Bupati Mimika. Pertemuan penting tersebut turut dihadiri oleh perwakilan TNI, Komnas HAM, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, tim Pansus secara mendalam menggali informasi mengenai kondisi terkini para pengungsi, korban kekerasan, serta tantangan dalam sektor pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah tersebut.
Mengutip data dari Komnas HAM untuk semester I 2026, Filep mengungkapkan fakta memilukan: 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata telah terjadi di Papua, menelan korban jiwa sebanyak 59 orang dan melukai 50 lainnya. Dari jumlah korban meninggal, 43 di antaranya adalah warga sipil tak berdosa, 8 aparat TNI/Polri, dan 8 anggota kelompok sipil bersenjata. "Di balik setiap statistik ini, ada kisah manusia, keluarga yang hancur, anak-anak yang kehilangan rumah, pendidikan yang terganggu, serta akses kesehatan dan mata pencarian yang terampas," tutur Filep, menyoroti dampak kemanusiaan yang mendalam.
Kondisi tragis ini, menurut Filep, secara gamblang menunjukkan urgensi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penyelesaian konflik bersenjata di Bumi Cenderawasih. Ia menegaskan bahwa pemerintah wajib memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dan terukur. Lebih lanjut, Filep mendesak Presiden untuk segera mengambil langkah konkret, seperti membentuk tim investigasi independen guna mengusut tuntas berbagai kasus kekerasan yang marak terjadi. "Presiden harus segera memutuskan, apakah itu tim investigasi, tim rekonsiliasi, atau tim dialog, yang terpenting adalah memastikan Papua kembali aman dan damai bagi seluruh warganya," tegas Filep.
Filep menambahkan bahwa seluruh temuan dari Pansus Papua DPD ini akan menjadi landasan penting untuk pembahasan lebih lanjut di tingkat nasional. Ia menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan penanganan masalah di Papua tidak hanya sebatas pada penghentian konflik. Lebih dari itu, keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat dapat kembali ke kampung halaman mereka dengan rasa aman, anak-anak dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan berfungsi optimal. "Sangat penting untuk memastikan bahwa ketika masyarakat dipulangkan, sekolah sudah beroperasi, fasilitas kesehatan tersedia, rumah-rumah telah dibangun kembali, dan yang terpenting, kondisi keamanan benar-benar memberikan rasa aman yang berkelanjutan," pungkasnya.
