Chapnews – Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan operasi senyap yang mengguncang sektor properti dan pertanahan nasional. Salah satu nama besar yang turut diamankan adalah Adrianto Pitojo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA). Penangkapan ini merupakan bagian dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (14/9).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi oleh chapnews.id pada Selasa (15/9). Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Summarecon Agung Tbk belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan Presiden Direktur mereka.
Tak hanya Adrianto, total 17 individu berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Di antara mereka terdapat sejumlah pejabat penting di lingkungan BPN, seperti Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang; serta Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN. Nama-nama lain yang juga terseret adalah Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq dan mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto.
Menurut informasi internal yang dihimpun chapnews.id, OTT ini diduga kuat berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor. Selain itu, tim penyidik juga menduga adanya penerimaan-penerimaan lain yang tidak sah. Sumber internal KPK juga menyebutkan bahwa Fahd dan Arif memiliki kepentingan khusus yang terkait dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti yang fantastis. Uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing, yang dikemas rapi dalam sekitar 20 boks, kardus, dan koper, berhasil diamankan. Budi Prasetyo mengungkapkan pada Senin (14/9) malam bahwa tim masih dalam proses penghitungan, namun estimasi awal menunjukkan nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT ini. Kasus ini masih dalam pengembangan dan diperkirakan akan mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas di sektor pertanahan.
