Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melayangkan penolakan keras terhadap rencana pengadaan 105.000 unit mobil pick-up yang akan diimpor dari India. Kendaraan-kendaraan ini sedianya diperuntukkan bagi kebutuhan operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Namun, kebijakan impor tersebut dinilai berpotensi besar mengancam kelangsungan kerja puluhan ribu tenaga kerja di sektor otomotif nasional.
Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa masuknya ratusan ribu unit kendaraan impor tersebut akan memukul telak industri otomotif dalam negeri. Kondisi ini, menurutnya, berisiko memicu penurunan output produksi pabrik-pabrik lokal yang pada akhirnya dapat berujung pada pengurangan kontrak kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
"Anggota kami di produsen-produsen mobil sudah datang dan menyampaikan langsung. Ada potensi PHK karena output produksi bisa turun akibat impor 105.000 pick up dari India," ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya yang diterima chapnews.id pada Selasa (24/2/2026).
Iqbal mempertanyakan urgensi dan rasionalitas di balik kebijakan impor ini, terutama di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih menghantui berbagai sektor industri di Indonesia. Ia mencontohkan kasus ancaman PHK terhadap 2.500 buruh di PT Pakerin serta proses PHK yang terjadi di industri makanan.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 88.000 buruh telah dirumahkan. Sementara itu, hasil pendataan Litbang Partai Buruh dan KSPI menunjukkan angka tersebut bahkan mendekati 100.000 orang hingga Februari 2026.
"Di tengah PHK ratusan ribu buruh, tiba-tiba muncul kebijakan yang justru berpotensi menambah PHK di industri otomotif. Ini kebijakan apa? Di mana rasionalitasnya?" tegas Said Iqbal, menyuarakan kekhawatiran mendalam atas dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul akibat keputusan impor tersebut.
