Chapnews.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan pernyataan keras yang mengguncang suasana Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10). Dalam pidatonya yang penuh penekanan, Presiden mengungkapkan kegeraman mendalam terkait kondisi bangsa yang selama bertahun-tahun seolah dipaksa untuk terus bergelut dengan berbagai kesulitan ekonomi dan sosial.
Lebih jauh, Prabowo menyoroti sebuah ironi besar yang terjadi di tengah perjuangan rakyat. Ia menyebut bahwa di saat masyarakat harus berjuang menghadapi berbagai tantangan hidup, kekayaan alam dan sumber daya milik negara justru terus mengalir keluar negeri. Menurutnya, fenomena ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sistem yang tidak sehat.
"Kita dipaksa memilih untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Intinya adalah apakah kita ingin menyelamatkan kekayaan bangsa ini, atau kita justru membiarkan sistem yang ada terus berjalan. Sistem yang mengakibatkan kekayaan Republik Indonesia diambil ke luar negeri, tahun demi tahun, melalui berbagai praktik yang saya anggap sebagai bentuk penipuan," tegas Prabowo di hadapan para menteri dan pejabat negara.
Prabowo menegaskan bahwa dirinya telah menerima mandat langsung dari rakyat untuk melawan segala bentuk ketidakadilan tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh lagi bersikap naif atau sekadar berusaha menyenangkan semua pihak jika hal itu harus mengorbankan kepentingan nasional. Baginya, ketegasan adalah kunci untuk memutus rantai eksploitasi kekayaan negara yang selama ini terjadi secara terselubung.
Dalam pidato yang emosional tersebut, Presiden juga melontarkan tantangan terbuka kepada para pemangku kepentingan. Ia menantang para pemimpin politik, pakar ekonomi, hingga ahli hukum untuk berani bersuara dan menyatakan penolakan terhadap praktik-praktik yang merugikan negara. Prabowo menekankan bahwa segala bentuk penyelundupan kekayaan negara adalah pelanggaran hukum yang nyata dan tidak boleh ditoleransi.
"Apakah ada pemimpin politik atau ahli hukum di negeri ini yang berani berdiri dan mengatakan bahwa penyelundupan itu bukan sebuah pelanggaran?" tanya Prabowo retoris, yang disambut dengan suasana hening di ruang sidang.
Sidang Kabinet Paripurna ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengingat ini adalah salah satu agenda besar setelah dua tahun masa pemerintahan berjalan, pernyataan ini menjadi sinyal kuat mengenai arah kebijakan pemerintah ke depan yang akan lebih fokus pada kedaulatan ekonomi dan perlindungan aset negara.
Melalui langkah ini, Presiden ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil ke depannya tidak lagi memberikan ruang bagi praktik-praktik ilegal yang merampok hak-hak rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh agar kekayaan Indonesia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak atau pihak asing. Laporan selengkapnya dapat Anda ikuti melalui chapnews.id.
