Chapnews.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langkah ekstrem dalam upaya penyelamatan ekosistem hutan di tanah air. Dalam sebuah pernyataan tegas, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk segera mencabut seluruh izin operasional bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan bahwa bencana lingkungan tersebut bukan sekadar fenomena alam, melainkan hasil dari tindakan kriminal yang disengaja.
Instruksi keras ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/10). Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan mendalam menunjukkan adanya pola yang mengkhawatirkan. Karhutla yang selama ini dianggap sebagai dampak musim kemarau panjang, ternyata memiliki keterlibatan tangan manusia yang sangat nyata.
Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak boleh lagi bersikap permisif terhadap pelaku perusakan lingkungan. Ia menegaskan bahwa tindakan membakar lahan demi kepentingan bisnis adalah bentuk kejahatan serius. Prabowo bahkan melabeli tindakan tersebut sebagai "terorisme lingkungan" karena dampak buruknya yang masif terhadap kesehatan dan keselamatan jutaan warga negara.
"Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa yang mereka lakukan telah membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita," tegas Prabowo dengan nada bicara yang lugas.
Untuk menindaklanjuti perintah tersebut, Presiden meminta sinergi lintas sektoral yang kuat. Ia menginstruksikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, serta Kementerian Kehutanan untuk bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna melakukan investigasi menyeluruh. Fokus utama dari operasi ini adalah mengusut tuntas korporasi atau perusahaan yang diduga kuat menjadi aktor intelektual di balik kebakaran lahan.
Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan lagi menggunakan pendekatan yang biasa-biasa saja dalam menangani kasus ini. Jika bukti-bukti hukum telah menunjukkan keterlibatan sebuah perusahaan dalam pembakaran hutan, maka sanksi terberat berupa pencabutan izin usaha akan langsung diterapkan tanpa kompromi.
Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pemilik modal yang selama ini mengabaikan aspek kelestarian lingkungan demi keuntungan jangka pendek. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penanganan secara masif dan sistematis guna memastikan bahwa hutan Indonesia tetap terjaga dari praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat luas. Melalui kebijakan ini, Prabowo ingin mengirimkan pesan kuat bahwa kedaulatan lingkungan adalah prioritas utama dalam masa kepemimpinannya.
