Chapnews – Nasional – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menunda rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Permintaan ini disampaikan Anwar melalui keterangan tertulis pada Kamis (26/12). Ia menilai penerapan kebijakan tersebut kurang tepat di tengah kondisi ekonomi yang lesu dan daya beli masyarakat yang menurun. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru, menurutnya, juga belum cukup kuat untuk menerima beban tambahan ini.
Anwar Abbas menekankan pentingnya penundaan kenaikan PPN demi kebaikan semua pihak. Ia berpendapat, kondisi perekonomian saat ini belum kondusif untuk menaikkan PPN. "Untuk kebaikan semua pihak, sebaiknya pemerintah menunda pelaksanaan kenaikan PPN 12 persen tersebut sampai keadaan dunia usaha dan ekonomi masyarakat mendukung," tegasnya.
Lebih lanjut, Anwar Abbas mengingatkan janji kampanye Prabowo Subianto untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan memberdayakan. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk menepati janji tersebut. Meskipun kenaikan PPN 12 persen telah diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Anwar Abbas berpendapat memaksakan kebijakan tersebut di tengah kondisi ekonomi yang sulit justru bertentangan dengan konstitusi. Ia menegaskan bahwa konstitusi menghendaki semua kebijakan pemerintah diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Rencana pemerintah untuk menerapkan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025, yang merupakan kelanjutan kebijakan era Presiden Joko Widodo, telah menuai protes dari berbagai kalangan. Kenaikan ini akan diberlakukan pada berbagai barang dan jasa konsumsi masyarakat, mulai dari kebutuhan pokok hingga layanan digital. Protes masyarakat ini termanifestasikan dalam demonstrasi dan petisi online yang telah mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan. Desakan penundaan kenaikan PPN ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya gelombang penolakan dari masyarakat.
