Chapnews – Nasional – Haris Rusly Moti, optimis pemerintah Prabowo Subianto akan bijak dalam menerapkan PPN 12 persen. Ia menilai, pemerintahan Prabowo akan sangat responsif terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk ormas keagamaan seperti MUI, KWI, PGI, pengusaha, intelektual, dan ekonom. Menurut Haris, kritik dan saran publik akan menjadi "suplemen" penting guna menyempurnakan kebijakan tersebut agar tetap pro-rakyat. "Saya yakin Presiden Prabowo akan mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi demi kebijakan yang berpihak pada rakyat," tegas Haris.
Haris juga menyoroti situasi geopolitik global yang tengah memanas antara AS-Eropa dan China-Rusia. Hal ini menyebabkan runtuhnya konsensus pasar bebas dan bergesernya paradigma perdagangan menjadi "Friendshoring". Kondisi ini diprediksi akan membuat ekonomi global 2025 lesu. Indonesia, menurut Haris, tak luput dari dampaknya. Siapapun pemimpinnya, akan menghadapi tantangan ekonomi dengan ruang gerak terbatas. Kebijakan tak populer, mungkin perlu ditempuh sebagai langkah mitigasi.
Meskipun PPN 12 persen bukan kebijakan era Prabowo, Haris yakin presiden terpilih tidak akan lepas tangan. "Presiden Prabowo bukan tipe pemimpin yang menyalahkan masa lalu saat menghadapi masalah," ujarnya. Ia pun meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami konteks kebijakan tersebut. Haris juga mengingatkan pentingnya memperhatikan masukan DPR RI, khususnya dari Sufmi Dasco Ahmad, agar PPN 12 persen tidak membebani ekonomi rakyat, terutama kelas menengah ke bawah. Penerapannya, idealnya difokuskan pada barang mewah.
Haris berharap perbedaan pendapat terkait PPN 12 persen tidak mengganggu persatuan Indonesia. Ia yakin pemerintah Prabowo akan cermat dalam menentukan kategori barang mewah yang dikenai PPN 12 persen agar daya beli masyarakat tetap terjaga. "Semoga kita bisa menjaga bangsa ini dari dampak negatif ekonomi dan politik akibat pertikaian geopolitik yang diperkirakan akan memanas di tahun 2025," tutup Haris.
