Chapnews – Nasional – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pesan tegas kepada 1.204 pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang baru saja dilantik. Dalam upacara yang berlangsung di kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, pada Rabu (29/7), Prabowo secara eksplisit melarang praktik korupsi, menekankan bahwa birokrasi yang berbelit dan aparat yang korup tidak akan pernah dibutuhkan oleh masyarakat.
"Rakyat bukan sekadar membutuhkan, melainkan menuntut aparatur negara yang berintegritas tinggi," ujar Prabowo. Ia menjabarkan kriteria yang diharapkan: "bekerja jujur, disiplin, bersih dari segala bentuk korupsi, berani mengambil keputusan demi kebaikan bersama, dan selalu siap sedia melayani rakyat kapan pun dibutuhkan." Prabowo menegaskan bahwa prioritas utama haruslah kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Prabowo mengingatkan para pamong praja muda bahwa peran mereka jauh melampaui sekadar pangkat atau jabatan. "Kehormatan sejati seorang aparatur negara tidak diukur dari kedudukannya, melainkan dari seberapa besar kontribusi dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat," tegasnya. Ia menambahkan, "Kalian adalah pelayan rakyat. Tugas kalian adalah melayani, melindungi, dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan sebaik-baiknya."
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti bahwa di mana pun mereka bertugas, para pamong praja akan menjadi cerminan dan representasi negara. "Sikap, perilaku, dan kinerja kalian akan menjadi tolok ukur bagi rakyat dalam menilai negara ini," jelasnya. "Apakah negara hadir, apakah negara tertib, apakah negara membanggakan, dan apakah negara kita adalah negara yang terhormat, semua itu akan tercermin dari diri kalian."
Oleh karena itu, Prabowo menginstruksikan seluruh pamong praja untuk bekerja dengan dedikasi dan integritas maksimal. "Kinerja kalian akan menjadi penentu utama kecintaan dan kepercayaan rakyat terhadap negara," katanya. "Namun, jika kalian mengecewakan rakyat, yang hancur bukan hanya reputasi pribadi kalian, melainkan yang jauh lebih besar adalah rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi negara."
