Chapnews – Nasional – Pemerintah secara resmi menetapkan tiga kelompok sekolah yang akan menjadi fokus utama dalam program revitalisasi satuan pendidikan pada tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya bagi lembaga yang paling membutuhkan. Tiga prioritas tersebut meliputi sekolah yang terdampak bencana, sekolah dengan kondisi kerusakan parah, serta institusi pendidikan yang berlokasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan kepada awak media pada Jumat (11/9) bahwa penetapan prioritas ini merupakan langkah strategis. "Untuk revitalisasi tahun 2026 ini, prioritas kami itu ada tiga. Pertama, sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya bencana alam. Kemudian yang kedua, sekolah yang rusak berat. Yang ketiga, sekolah yang ada di daerah 3T," tegas Mu’ti.
Progres signifikan telah dicapai dalam program ini. Mu’ti mengungkapkan bahwa pemerintah telah memulai pembangunan terhadap 11.744 satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.000 satuan pendidikan dilaporkan telah menyelesaikan proses revitalisasi. Secara keseluruhan, pemerintah melalui Kemendikdasmen dan kementerian terkait menargetkan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026.
Jumlah sekolah yang akan direvitalisasi ini bahkan berpotensi bertambah. Mu’ti menyebutkan bahwa efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan melalui sistem swakelola yang melibatkan langsung pihak sekolah menjadi salah satu faktor pendorong.
Skema swakelola, menurut Mu’ti, membawa sejumlah keuntungan. "Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah," jelasnya. Selain efisiensi anggaran, pengerjaan oleh pihak sekolah juga dinilai dapat meningkatkan kualitas pembangunan karena keterlibatan langsung dalam setiap tahapan proses. Lebih lanjut, skema ini juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar, di mana tenaga kerja dan material pembangunan dapat diperoleh dari wilayah setempat, sehingga turut menggerakkan perekonomian daerah.
Mu’ti menambahkan, pembangunan secara swakelola juga membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat. Beberapa sekolah, terutama sekolah swasta, bahkan menerima dukungan berupa swadaya masyarakat untuk melengkapi pembiayaan revitalisasi.
Program ini dipastikan tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Mu’ti menekankan bahwa keberadaan sekolah swasta memiliki peran krusial dalam mendukung program pemerintah di bidang pendidikan. "Sasaran kami tidak hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah swasta. Karena kami berpendapat bahwa dukungan sekolah swasta juga sangat besar untuk menyukseskan program-program pemerintah, khususnya revitalisasi," ujarnya.
Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, Mu’ti juga mengimbau masyarakat dan media untuk ikut mengawasi pelaksanaan program revitalisasi. Hal ini penting guna memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar, serta terhindar dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan anggaran. "Kami juga mohon dukungan dari masyarakat dan juga dari teman-teman media untuk memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar, dipastikan tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan," pungkas Mu’ti.
