Chapnews – Nasional – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengevaluasi proyek reklamasi di Pulau Serangan, Bali. Ia menyoroti dampak masif yang telah mengubah bentang alam secara drastis serta merusak ekosistem vital, termasuk hutan mangrove, selama puluhan tahun terakhir.
Rajiv mengungkapkan, berdasarkan data spasial yang ada, luas daratan Pulau Serangan telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sejak tahun 1985, yang semula hanya 169,64 hektare, kini pada tahun 2024 telah mencapai 600,96 hektare akibat aktivitas reklamasi pantai yang berkelanjutan.
"Dalam kurun waktu hampir empat dekade, Pulau Serangan telah bertambah luas sekitar 431,32 hektare. Jika dirata-ratakan, setiap tahunnya pulau ini ‘membesar’ sekitar 10 hektare," terang Rajiv dalam siaran persnya, Minggu (26/4).
Politisi Partai NasDem ini menambahkan, Pulau Serangan yang dulunya dikenal sebagai pulau kecil dengan fungsi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang krusial bagi masyarakat pesisir, kini telah kehilangan identitas aslinya. Perubahan bentang alam akibat reklamasi telah mengubahnya secara drastis.
"Permasalahan utama dari reklamasi Pulau Serangan bukan semata-mata pada penambahan luas daratan, melainkan pada hilangnya fungsi ekologis vital ruang pesisir yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat lokal," tegas Rajiv.
Rajiv juga mengutip hasil penelitian dari ilmuwan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang secara jelas mencatat bahwa kebijakan reklamasi pantai di Pulau Serangan telah menimbulkan serangkaian dampak negatif. Ini termasuk abrasi pantai, kehilangan atau kerusakan ekosistem, serta konflik sosial yang timbul akibat hilangnya mata pencarian dan persoalan pembebasan tanah.
"Kajian akademik dari peneliti UGM ini menemukan bahwa dampak reklamasi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh hak hidup masyarakat pesisir yang selama ini sangat bergantung pada laut, hutan mangrove, dan ruang tangkap tradisional mereka," imbuhnya.
Ia juga menyoroti dampak ekologis lain berupa abrasi, gangguan serius pada ekosistem penyu, dan kerusakan terumbu karang pasca-reklamasi. Situasi ini semakin memprihatinkan dengan adanya keluhan masyarakat mengenai dugaan pembabatan hutan mangrove dan pemadatan lahan di Teluk Lebangan, Pulau Serangan.
"Keluhan warga lokal ini semakin memperjelas hilangnya ruang hidup bagi masyarakat pesisir. Reklamasi Pulau Serangan, menurutnya, membutuhkan tindakan korektif yang serius, bukan sekadar proyek pembangunan pariwisata biasa," tegasnya.
Menurut Rajiv, status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang disematkan pada wilayah tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan perlindungan lingkungan, hak-hak masyarakat lokal, serta prinsip tata ruang yang berkelanjutan.
Rajiv menegaskan, setiap investasi harus tunduk pada daya dukung lingkungan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, ia mendesak tindakan tegas segera diambil. Pemerintah daerah, DPRD Bali, BPN, aparat penegak hukum, dan instansi lingkungan hidup diminta untuk mengevaluasi secara menyeluruh aktivitas reklamasi Pulau Serangan Bali.
"Saya meminta penghentian sementara seluruh aktivitas pengembangan, reklamasi, pemadatan lahan, pembabatan vegetasi, dan penggunaan alat berat di kawasan Pulau Serangan," tegas Rajiv. "Ini harus dilakukan sampai seluruh dokumen perizinan, status lahan, kajian lingkungan, dan kesesuaian tata ruang diperiksa secara terbuka dan transparan."
Rajiv menjelaskan, langkah penghentian sementara ini bukan merupakan bentuk anti-investasi, melainkan mekanisme kehati-hatian yang krusial. Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, serta memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan tidak mengorbankan ekosistem vital maupun hak-hak masyarakat lokal.
