Chapnews.id – Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia terus menunjukkan dinamika yang menarik. Salah satu kabar positif datang dari Provinsi Jambi, di mana intensitas titik panas atau hotspot yang sebelumnya merajalela kini berhasil ditekan secara signifikan. Berdasarkan data pemantauan terbaru hingga akhir September, jumlah titik api yang tersebar di wilayah tersebut kini hanya tersisa lima titik saja.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa keberhasilan penurunan angka karhutla di Jambi bukanlah sebuah kebetulan. Ia menegaskan bahwa peran serta masyarakat lokal menjadi faktor penentu atau kunci utama dalam menjaga kelestarian hutan dari ancaman api. Menurutnya, kesadaran kolektif warga untuk menjaga lingkungan terbukti jauh lebih efektif dalam mencegah kebakaran dibandingkan hanya mengandalkan pengawasan dari pusat.
Raja Juli memberikan apresiasi khusus terhadap keberhasilan masyarakat di lanskap Bujang Raba, Jambi. Kawasan ini disebutnya sebagai sebuah "oase" di tengah tantangan berat pengendalian kebakaran hutan yang selama ini menghantui wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan. Di Bujang Raba, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktif terlibat dalam menjaga ekosistem mereka.
"Keberadaan masyarakat peduli api di tingkat desa adalah bagian yang sangat krusial. Jika masyarakat desa diberdayakan dan diajak berpartisipasi aktif, maka hutan akan tetap terjaga dengan baik," ujar Raja Juli dalam keterangan resminya.
Lebih jauh, pemerintah berencana memperkuat struktur ini dengan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang berbasis di desa. Langkah ini diambil agar pemberdayaan masyarakat memiliki payung hukum dan dukungan struktural yang kuat di tingkat akar rumput.
Menariknya, keberhasilan masyarakat Bujang Raba tidak hanya berhenti pada pencegahan kebakaran. Kawasan tersebut juga mencatatkan sejarah sebagai kelompok perhutanan sosial pertama yang mendapatkan izin resmi untuk melakukan perdagangan karbon di sektor kehutanan. Skema ini dirancang agar keuntungan ekonomi dari perdagangan karbon tidak hanya dinikmati oleh perusahaan pemegang konsesi besar, tetapi juga mengalir langsung kepada masyarakat hukum adat dan desa hutan yang telah berjuang menjaga alam.
Meski demikian, Raja Juli mengingatkan bahwa pemberdayaan masyarakat harus berjalan beriringan dengan ketegasan hukum. Ia menekankan bahwa upaya preventif melalui kesadaran warga harus didukung oleh penegakan hukum yang tanpa kompromi terhadap aktivitas ilegal. Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) akan terus melakukan patroli intensif bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.
"Kuncinya ada dua: masyarakat yang berdaya dan sadar, serta penegakan hukum yang berjalan konsisten. Jika keduanya dikombinasikan, aktivitas ilegal di kawasan hutan dapat dihentikan," tegasnya. Dengan semangat gotong royong antara pemerintah dan warga, diharapkan kondisi hutan di Jambi dapat terus membaik dan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.
