Chapnews – Ekonomi – Jakarta – Anggaran yang dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi energi di Indonesia diproyeksikan akan membengkak secara signifikan, berpotensi menembus angka Rp700 triliun. Kenaikan drastis ini, menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, merupakan imbas langsung dari gejolak geopolitik global yang tak kunjung mereda, memicu lonjakan harga energi dunia dan mengganggu rantai pasok.
Yuliot menjelaskan bahwa selama ini, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp400 triliun setiap tahunnya untuk menopang subsidi dan kompensasi energi. Namun, ketegangan yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Iran, serta konflik berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia, telah menciptakan ketidakpastian di pasar energi global. Kondisi ini diperkirakan akan menambah beban anggaran hingga Rp300 triliun, sehingga totalnya bisa mencapai Rp700 triliun.
"Kementerian ESDM telah melakukan perhitungan mengenai dampak kenaikan ini. Apabila kita tidak segera mengantisipasi dengan percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, konsekuensinya adalah peningkatan kompensasi dan subsidi dari Rp400 triliun yang ada saat ini bisa melonjak sekitar Rp300 triliun," terang Yuliot dalam sebuah diskusi yang digelar di JIExpo Kemayoran, baru-baru ini.
Lebih lanjut, Yuliot menyoroti bahwa lonjakan harga energi tidak hanya berimbas pada harga bahan bakar di tingkat konsumen, melainkan juga memicu kenaikan biaya produksi di berbagai sektor industri dan berujung pada inflasi. Bagi Indonesia, situasi ini berpotensi besar meningkatkan kebutuhan dana APBN untuk menutupi subsidi dan kompensasi berbagai komoditas energi, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
"Jika terjadi peningkatan sekitar Rp300 triliun, dampaknya akan sangat terasa pada defisit pembiayaan yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk tahun anggaran 2026," imbuhnya.
Menyikapi potensi tekanan fiskal ini, pemerintah secara agresif mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Strategi ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil dan impor, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah volatilitas pasar global.
