Chapnews – Ekonomi – Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan 26.000 unit rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Bogor, Jawa Barat. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepemilikan rumah yang layak huni adalah kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara. Prabowo menegaskan bahwa perumahan bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga motor penggerak ekonomi. "Perumahan selain memenuhi kebutuhan penting bagi rakyat, terutama yang MBR, juga merupakan motor dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi," ujarnya, Senin (29/9/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menekankan bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah tak lepas dari peran krusial Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dukungan Mendagri dalam mendorong penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR menjadi angin segar bagi masyarakat. Saat ini, kebijakan tersebut sudah berlaku di sekitar 93% kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain itu, Tito juga berperan aktif dalam mendorong pembebasan biaya Perizinan Bangunan Gedung (PBG).
"Saya sampaikan terima kasih kepada Mendagri Tito Karnavian karena telah membantu pembebasan BPHTB dan PBG. Ini peran penting Pak Tito," kata Ara.
Ara menambahkan, Program 3 Juta Rumah merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Ia juga menyoroti peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terus menambah alokasi anggaran untuk program perumahan rakyat.
Pemerintah juga telah meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada tahun anggaran 2025. Melalui FLPP, MBR berkesempatan memiliki rumah pertama dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau. Dengan penghapusan BPHTB dan PBG, serta dukungan penuh dari berbagai pihak, impian memiliki rumah kini semakin mudah dijangkau.
