Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Pekan depan, pemerintah dijadwalkan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Namun, sorotan tajam tertuju pada dua isu krusial yang dinilai vital untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan kredibilitas fiskal negara: penetapan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dan pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi wajib pendidikan.
Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, menekankan bahwa penentuan asumsi makro Rupiah harus dilakukan secara hati-hati dan seimbang. Tujuannya adalah untuk mempertahankan daya saing ekspor nasional sekaligus mencegah lonjakan biaya bahan baku impor yang membebani industri dalam negeri.
Disparitas mencolok terlihat antara asumsi nilai tukar Rupiah dalam APBN sebelumnya yang disepakati di kisaran Rp16.500 per dolar AS, dengan realitas pasar. Saat ini, transaksi pasar spot dan kurs tengah Bank Indonesia menunjukkan pergerakan mendekati Rp17.900 hingga Rp18.000 per dolar AS. Jurang perbedaan ini menciptakan tekanan nyata yang mengkhawatirkan bagi perekonomian nasional.
Kekhawatiran akan depresiasi Rupiah yang berkepanjangan memiliki justifikasi kuat secara teori maupun praktik. Industri pengolahan manufaktur nasional, yang memiliki dependensi tinggi terhadap bahan baku dan barang penolong impor (backward linkage), akan menghadapi lonjakan biaya produksi yang tak terhindarkan setiap kali Rupiah melemah tajam.
Kondisi ini menempatkan pelaku industri dalam dilema pelik: menaikkan harga jual di tengah daya beli masyarakat yang sedang menurun, atau memangkas kapasitas produksi. Terkikisnya margin keuntungan pada sektor-sektor padat karya yang sangat sensitif terhadap biaya operasional berisiko memicu tindakan mitigasi drastis, mulai dari pengurangan jam kerja hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
"Ketika biaya produksi melonjak sementara daya beli domestik tertekan inflasi, margin keuntungan industri akan terkikis tajam," terang Rahma kepada chapnews.id, Minggu (9/8/2026). Ia menambahkan, "Sektor-sektor padat karya yang rentan terhadap kenaikan biaya operasional seringkali terpaksa mengambil langkah darurat, seperti menghentikan kontrak kerja, membatasi jam operasional, bahkan melakukan PHK massal demi mencegah kebangkrutan perusahaan."
Efek domino pelemahan kurs juga merambat ke sektor pangan. Meskipun sebagian besar bahan pangan pokok diproduksi secara lokal, input produksi esensial seperti pupuk kimia, bahan baku pestisida, dan pakan ternak (termasuk kedelai dan jagung impor) akan langsung melonjak harganya. Kondisi ini pada akhirnya memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen.
Untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah agar tidak terdepresiasi di luar batas fundamentalnya, sinergi antara kebijakan moneter bank sentral dan koordinasi fiskal pemerintah menjadi prasyarat mutlak.
"Jika selisih kurs pasar terlalu jauh melampaui fundamental atau asumsi fiskal, seperti disparitas yang mendekati Rp17.900 per dolar AS, maka intervensi bank sentral melalui operasi moneter dan optimalisasi instrumen valas, didukung koordinasi fiskal yang solid, akan menjadi benteng pertahanan utama," lanjut Rahma. Ia menegaskan, langkah ini krusial agar tekanan biaya yang ada tidak berubah menjadi krisis daya beli dan pengangguran struktural yang lebih parah.
