Chapnews.id – Dunia politik tanah air kembali diguncang oleh manuver mengejutkan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut secara terang-terangan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di hadapan publik. Langkah ini memicu reaksi keras dari pihak PDIP yang menilai tindakan tersebut tidak relevan dengan isu yang tengah berkembang di masyarakat.
Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli, memberikan respons tajam terhadap aksi pamer kartu anggota tersebut. Pria yang akrab disapa Gunrom ini melontarkan sindiran pedas yang mempertanyakan esensi dari partai baru yang kini dinaungi oleh Jokowi. Dengan nada sarkastik, ia bahkan melontarkan singkatan plesetan untuk PSI yang tengah menjadi sorotan.
"KTA PSI itu apa ya? Partai Sengketa Ijazah?" ujar Gunrom saat memberikan tanggapannya kepada awak media, Minggu (27/9).
Menurut Gunrom, tindakan Jokowi yang justru memamerkan atribut partai baru dianggap sebagai upaya pengalihan isu yang tidak tepat. Ia menilai, alih-alih meredam kegaduhan dan spekulasi yang menyelimuti dirinya, langkah tersebut justru menambah polemik baru di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa hal yang paling dibutuhkan publik saat ini bukanlah kartu anggota partai, melainkan kejelasan mengenai dokumen pendidikan yang selama ini dipertanyakan.
Lebih lanjut, Gunrom mendesak agar Joko Widodo segera menunjukkan ijazah asli jenjang Strata 1 (S1) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) miliknya. Hal ini dianggap sebagai langkah paling konkret untuk mengakhiri segala bentuk keraguan dan spekulasi liar yang beredar di ruang publik.
Tak hanya berhenti pada Jokowi, Gunrom juga melayangkan tuntutan serupa kepada Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta agar Gibran juga menunjukkan bukti otentik ijazah kelulusan tingkat SMA guna memastikan transparansi dan menjaga ketenangan publik agar tidak terjadi kegaduhan yang berkepanjangan.
"Diminta nunjukin ijazah agar tidak makin gaduh, kok malah nunjukin KTA, hehehe. Baik Jokowi diminta nunjukin ijazah S1 UGM-nya dan Gibran nunjukin ijazah SMA-nya," tambah Gunrom dengan nada menyindir.
Sebelumnya, kabar mengenai bergabungnya Jokowi ke PSI mencuat saat ia menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Bandung pada Sabtu (26/9). Dalam momen tersebut, Jokowi secara terbuka menyatakan bahwa dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Ia bahkan menunjukkan kartu anggota miliknya sebagai bukti nyata untuk menjawab keraguan pihak-pihak yang tidak percaya.
Hingga berita ini diturunkan, pernyataan dari pihak Jokowi maupun PSI terkait kritik tajam dari PDIP tersebut belum memberikan respons resmi. Namun, manuver politik ini diprediksi akan terus memanaskan suhu politik nasional menjelang transisi kepemimpinan. Melansir informasi dari chapnews.id, dinamika ini menunjukkan betapa sensitifnya isu integritas dokumen pendidikan dalam kancah politik Indonesia saat ini.
