Chapnews – Nasional – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memberikan tanggapannya terkait usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto, yang tengah menjadi perbincangan hangat. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam menyikapi usulan ini adalah hal yang wajar dan justru mencerminkan iklim demokrasi yang sehat di Indonesia.
Sarmuji menekankan bahwa meskipun ada berbagai pandangan yang berbeda, jasa-jasa besar Soeharto bagi bangsa Indonesia tidak boleh diabaikan. "Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto tentu wajar. Setiap tokoh besar pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra," ujarnya kepada chapnews.id, Selasa (21/10).
Lebih lanjut, Sarmuji menjelaskan bahwa generasi muda saat ini mungkin sulit membayangkan kondisi ekonomi Indonesia sebelum era Soeharto. Ia menuturkan bahwa di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hal ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi.
"Dari kisah orang tua kami dan catatan sejarah, kondisi saat itu sangat berat—banyak rakyat yang kesulitan memperoleh pangan," ungkapnya. "Di bawah kepemimpinan Pak Harto, situasi itu berubah drastis. Indonesia bukan hanya keluar dari krisis pangan, tetapi juga sempat mencapai swasembada yang membanggakan," lanjutnya.
Partai Golkar menyambut baik langkah Kementerian Sosial yang mengusulkan 40 tokoh untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional, termasuk Soeharto. Sarmuji berharap agar Soeharto dapat ditempatkan sebagai bagian penting dari sejarah bangsa yang perlu dilihat secara objektif dan berimbang.
"Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya, dan tokoh-tokoh yang mengubah arah sejarahnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial telah mengusulkan 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan Marsinah, Presiden ke-2 RI Soeharto, dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid. Proses pengusulan ini berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar sidang untuk membahas usulan 40 nama tersebut. Hasil sidang ini kemudian akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
