Chapnews.id – Pemerintah kini tengah mengambil langkah agresif dalam mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Tengah. Langkah strategis ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan demi melindungi kawasan-kawasan vital yang menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional serta mendukung target besar pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.
Upaya perlindungan ini dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai elemen penting, mulai dari jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, hingga peran aktif masyarakat dan sektor swasta. Sinergi ini menjadi kunci utama agar ancaman api tidak merusak lahan produktif yang sangat dibutuhkan untuk ketersediaan pangan di masa depan.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan secara khusus melakukan sinkronisasi kebijakan pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah. Langkah ini merupakan implementasi nyata dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 yang menekankan pada penguatan penegakan hukum terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, sekaligus memperketat pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa menjaga Kalimantan Tengah dari ancaman karhutla adalah prioritas tinggi. Menurutnya, jika kebakaran tidak terkendali, dampaknya akan sangat fatal terhadap aktivitas pertanian dan stabilitas produksi pangan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel bersama tim gabungan penanganan karhutla di Palangka Raya.
Dalam teknis penanganannya, pemerintah menerapkan pendekatan zonasi berbasis lanskap. Salah satu fokus utama saat ini adalah area di sekitar bandar udara yang dianggap sebagai zona ring satu yang sangat krusial. Model zonasi ini nantinya diharapkan dapat menjadi percontohan untuk diterapkan di wilayah lain di seluruh Kalimantan Tengah guna mempercepat respons terhadap titik api.
"Kami mengoptimalkan penanganan di area yang berbatasan langsung dengan bandara melalui model zonasi. Pendekatan berbasis lanskap ini diharapkan bisa dikembangkan lebih luas di wilayah Kalteng lainnya," ujar Hanif dalam keterangannya.
Kekuatan personel di lapangan pun tidak main-main. Khusus di Palangka Raya, sebanyak 175 regu pemadam telah disiagakan. Regu-regu ini terdiri dari berbagai unsur, termasuk Manggala Agni, relawan masyarakat, hingga dukungan dari dunia usaha melalui Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).
Untuk memastikan efektivitas kerja, para petugas ditempatkan pada zona-zona strategis yang sudah disiapkan sumber airnya, seperti sumur bor. Hal ini dilakukan agar mobilisasi regu pemadam bisa lebih cepat saat terjadi kebakaran di lokasi yang sulit dijangkau.
Meski curah hujan mulai turun, Hanif mengingatkan agar semua pihak tidak lengah. Berdasarkan data BMKG, pola hujan normal diperkirakan baru akan terjadi pada akhir November mendatang. Oleh karena itu, penguatan sumber daya di lapangan harus tetap dilakukan secara maksimal hingga risiko benar-benar hilang.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal APHI, Purwadi Soeprihanto, menyatakan komitmen penuh dari pihak swasta. Ia menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan di bawah naungan APHI siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah berjalan tuntas dan efektif. Melalui kolaborasi ini, diharapkan stabilitas ekosistem dan lahan pangan dapat terjaga dengan baik.
