Chapnews.id – Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah strategis dalam memerangi ancaman penyakit menular, khususnya Tuberkulosis (TBC). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmen penuh untuk mengawal upaya eliminasi TBC secara menyeluruh, mulai dari kebijakan di tingkat pusat hingga implementasi nyata di tingkat daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, menyatakan bahwa kunci keberhasilan program nasional penanggulangan TBC terletak pada penguatan peran pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, kebijakan yang dibuat di Jakarta tidak akan memberikan dampak signifikan jika tidak diterjemahkan menjadi langkah konkret oleh pemerintah di daerah dalam melayani masyarakat.
Dalam sebuah pertemuan di Pendopo Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Selasa (29/9), Wiyagus menjelaskan bahwa Kemendagri tengah melakukan pendampingan intensif terhadap Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengintegrasikan program skrining TBC dengan inisiatif Cek Kesehatan Gratis (CKG).
"Integrasi antara program CKG dengan upaya eliminasi TBC ini sangat krusial. Keduanya berada pada level yang sama pentingnya. Ini adalah bukti nyata keseriusan Kemendagri dalam mendukung penuh agenda kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan," ujar Wiyagus di hadapan para pejabat daerah.
Lebih lanjut, Wiyagus mengingatkan bahwa sektor kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, ia mendesak setiap pemerintah daerah untuk menempatkan isu kesehatan sebagai prioritas utama dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Ia menekankan bahwa anggaran kesehatan tidak boleh hanya sekadar angka di atas kertas, melainkan harus tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebagai contoh positif, Wiyagus menyoroti kinerja Kota Mojokerto yang telah mengalokasikan lebih dari 20 persen APBD untuk sektor kesehatan. Komitmen finansial ini terbukti membuahkan hasil, di mana Kota Mojokerto berhasil meraih penghargaan atas kualitas akses pelayanan kesehatan di wilayah Jawa dan Bali.
"Apa yang dianggarkan benar-benar sesuai dengan peruntukannya, sehingga hasilnya nyata berupa prestasi. Ini menunjukkan bahwa anggaran tersebut memberikan dampak langsung bagi masyarakat," tambahnya.
Meski demikian, tantangan ke depan masih cukup besar. Wiyagus menyoroti pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui peningkatan kapasitas aparatur di daerah. Fokus utama harus diarahkan pada kemampuan petugas dalam menemukan kasus TBC secara dini, integrasi data yang akurat, serta memastikan pasien yang terindikasi segera mendapatkan pengobatan yang tuntas.
"Jangan sampai kasus ditemukan tetapi tidak diobati. Kapasitas aparatur harus ditingkatkan agar mereka mampu berkolaborasi dalam menemukan kasus, mengelola data, dan memastikan pengobatan berjalan hingga sembuh," tegas Wiyagus.
Acara yang juga menjadi momentum Deklarasi Kelurahan Siaga TBC ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, serta jajaran pejabat terkait lainnya. Melalui sinergi ini, diharapkan target eliminasi TBC di Indonesia dapat tercapai lebih cepat melalui penguatan fondasi kesehatan di tingkat akar rumput.
