Chapnews.id – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen serius dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup di Indonesia melalui langkah strategis yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Presiden dilaporkan telah mendengarkan secara langsung berbagai masukan krusial dari kalangan ilmuwan dan akademisi terkait urgensi pengelolaan lahan gambut serta kawasan mangrove di tanah air.
Langkah ini menjadi fondasi utama dalam rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa keputusan Presiden untuk membentuk lembaga ini bukan tanpa alasan kuat. Berdasarkan data yang dipaparkan para pakar, Indonesia sangat membutuhkan satu badan khusus yang memiliki otoritas penuh dan fokus mendalam dalam mengelola dua ekosistem vital tersebut.
Salah satu alasan utama di balik urgensi ini adalah penguatan upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Pengelolaan gambut yang tidak tepat seringkali menjadi pemicu utama kebakaran hebat yang merugikan negara secara ekonomi maupun kesehatan. Dengan adanya BPGMN, diharapkan penanganan masalah ini dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terpadu.
Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, Menteri Kehutanan berencana menggelar lokakarya intensif yang melibatkan 22 pakar lingkungan. Para ahli yang sebelumnya telah diundang ke Istana ini akan bekerja sama merumuskan mandat, Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga struktur organisasi BPGMN. Tujuannya agar lembaga baru ini dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sejak hari pertama berdiri.
Menariknya, pemerintah juga akan menjadikan praktik lokal di Riau sebagai referensi utama. Desa Tanjung Leban di Bengkalis, Riau, disebut sebagai ‘laboratorium hidup’ bagi pengelolaan gambut. Di sana, masyarakat telah berhasil menerapkan sistem pengelolaan tata air (water sharing) melalui pembuatan sekat kanal. Metode ini memungkinkan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi tanpa harus mengeringkan lahan gambut yang rentan terbakar.
Raja Juli menekankan bahwa keberhasilan di Riau merupakan hasil kolaborasi harmonis antara pemerintah, peneliti, masyarakat, hingga sektor swasta. Pola gotong royong inilah yang ingin direplikasi oleh BPGMN di enam provinsi prioritas rawan karhutla lainnya.
Berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang pernah ada sebelumnya, BPGMN dirancang dengan struktur yang lebih kuat. Jika sebelumnya BRGM berada di bawah naungan Kementerian Kehutanan, BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah komando Presiden. Hal ini bertujuan agar lembaga tersebut memiliki kemandirian, didukung oleh tenaga profesional, serta memiliki dukungan anggaran yang memadai untuk menjalankan misi besar penyelamatan ekosistem nasional. Melalui langkah ini, pemerintah berharap stabilitas lingkungan dan pencegahan bencana dapat terjaga secara berkelanjutan.
