Chapnews – Ekonomi – Jakarta – Agrinas Pangan Nusantara, melalui Direktur Utamanya Joao Angelo De Sousa Mota, telah mengonfirmasi pembayaran uang muka sebesar 30 persen untuk pengadaan kendaraan operasional logistik Koperasi Merah Putih yang diimpor dari India. Sebanyak 1.000 unit dari total pesanan tersebut dilaporkan sudah tiba di Indonesia pada awal pekan ini, di tengah desakan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda kelanjutan proyek impor.
Pembayaran uang muka yang fantastis, mencapai Rp21,58 triliun, ini dilakukan Agrinas meskipun ada seruan dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, agar proyek impor 105.000 unit pikap dan truk dari India ditunda. Joao menjelaskan bahwa keputusan untuk membayar DP besar tersebut merupakan hasil negosiasi intensif dengan pihak Mahindra, produsen di India. "Awalnya Mahindra hanya mampu mensuplai 2.000 unit. Kemudian kami melakukan lobi dan diskusi yang cukup panjang, sehingga mereka mau menutup produksi lain hanya untuk memproduksi mobil sesuai dengan kebutuhan Agrinas. Oleh karena itu, kami harus memberikan down payment 30 persen, dan itu sudah kami lakukan," terang Joao saat ditemui di kantor Agrinas, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Menanggapi desakan penundaan dari parlemen, Joao menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut. Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai apakah proyek impor kendaraan ini akan ditunda sementara atau bahkan dibatalkan sepenuhnya. Namun, ia menegaskan kesiapan Agrinas untuk menerima segala konsekuensi, termasuk denda atau penalti yang mungkin timbul akibat penundaan atau pembatalan kontrak. Joao juga menekankan bahwa proses pengadaan ini dilandasi itikad baik. "Kami melakukan pengadaan (impor kendaraan) dengan etika baik. Kami tidak pernah memikirkan penalti pembatalan. Saya pikir kami harus optimis dan yakin bahwa apa yang kami lakukan in good faith pasti, dan kalau ada masalah atau pemahaman yang kurang tepat, itu mungkin hanya perlu penjelasan dan akan menjadi solusi," urainya.
Pada akhirnya, Joao menegaskan bahwa Agrinas akan sepenuhnya patuh pada setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat, termasuk DPR sebagai representasi suara rakyat. Sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ia menyatakan komitmennya untuk loyal dan taat pada setiap kebijakan negara, terutama jika itu demi kepentingan rakyat. "Apapun keputusan negara, keputusan DPR adalah suara rakyat dan wakilnya rakyat. Saya sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara akan taat, loyal, dan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat," pungkas Joao.
