Oleh: Binti Mufarida
Minggu, 26 April 2026 | 16:03 WIB

Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran dan bebas dari potongan. Langkah strategis ini melibatkan penguatan akurasi data hingga ke level akar rumput, yakni Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima.
Gus Ipul secara tegas menyoroti urgensi penguatan kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, data yang akurat adalah kunci utama agar setiap intervensi pemerintah mampu menyentuh langsung mereka yang paling membutuhkan, sekaligus menjadi pendorong utama bagi kemandirian ekonomi.
"Kami akan terus memutakhirkan DTSEN secara kolektif, memperkuat sumber daya manusia yang terlibat dalam proses ini, terutama melalui kolaborasi erat antara operator data desa dengan RT, RW, serta seluruh elemen di desa maupun kelurahan," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/4/2026). Ia menambahkan, "Kerja sama juga akan diperluas dengan pilar-pilar sosial kami, termasuk para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)."
Ia menekankan dua prinsip fundamental agar kebijakan perlindungan sosial dapat berjalan efektif. "Pertama, data harus akurat agar penyaluran bansos tepat sasaran. Kedua, bansos yang diterima masyarakat harus memiliki efek pemberdayaan," jelasnya. Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan sosial tidak boleh hanya berhenti pada tahap penyaluran. Lebih dari itu, harus ada langkah-langkah konkret untuk memberdayakan keluarga penerima manfaat, sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidup dan mencapai kemandirian finansial.
Meskipun demikian, Gus Ipul tidak menampik bahwa penyaluran bansos masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait dengan data penerima yang belum sepenuhnya termutakhirkan. Namun, pemerintah tidak tinggal diam. "Selama setahun terakhir, kami telah melakukan konsolidasi intensif, mengalihkan bantuan dari mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria kepada yang benar-benar berhak," ungkapnya. Oleh karena itu, pemutakhiran data yang berasal dari tingkat daerah dan desa menjadi sangat krusial.

