Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Spekulasi mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi kembali mencuat menjelang 1 Mei 2026. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan sinyal kuat adanya penyesuaian harga tahap kedua, menyusul kenaikan yang telah terjadi sejak 18 April 2026.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya yang dikutip chapnews.id, menegaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi sangat dipengaruhi oleh dinamika harga minyak mentah global. "Jika tren harga minyak dunia tetap tinggi, penyesuaian ke atas menjadi keniscayaan," ujar Bahlil. Pernyataan ini sejalan dengan kerangka regulasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyesuaian harga untuk jenis BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh angka USD100 per barel.
Alasan di Balik Potensi Kenaikan
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai bahwa rencana penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan langkah strategis yang tepat. Menurut Media, keputusan ini krusial untuk menjaga stabilitas ruang fiskal negara di tengah tekanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besar akibat tingginya harga minyak global.
Ia menjelaskan, apabila harga BBM nonsubsidi tidak disesuaikan dengan kondisi pasar global, beban APBN akan semakin berat, baik melalui subsidi maupun kompensasi energi. Selain itu, kinerja badan usaha, termasuk Pertamina, juga akan tergerus jika harus menanggung selisih harga. "Menaikkan harga BBM nonsubsidi secara prinsip tepat. Alasannya, pertama tekanan APBN kita lumayan besar dan harga minyak global masih sangat tinggi," kata Media dalam keterangannya yang diterima chapnews.id.
Media menambahkan, BBM nonsubsidi memang seharusnya mengikuti mekanisme pasar. Jika harga global naik, harga jual di dalam negeri pun perlu disesuaikan untuk menghindari kerugian bagi Pertamina. Dengan menaikkan BBM nonsubsidi, ruang fiskal dapat terjaga karena mengurangi kebutuhan subsidi.
Risiko Pergeseran Konsumsi
Namun, Media Wahyudi Askar juga menyoroti potensi risiko dari kenaikan harga, khususnya untuk Pertamax 92. Kekhawatiran muncul bahwa konsumen Pertamax 92, yang umumnya berasal dari segmen menengah ke atas, dapat beralih ke Pertalite.
"Ada kendaraan tertentu yang kemudian akhirnya berpindah dari Pertamax ke Pertalite. Jadi konsumsi Pertalite menjadi lebih banyak dan ini malah membebani APBN juga. Hal ini harus diantisipasi," ujar Media. Pergeseran ini, lanjutnya, justru dapat meningkatkan konsumsi Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi, sehingga pada akhirnya kembali membebani APBN. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi skenario ini dengan matang agar tujuan menjaga fiskal tidak kontraproduktif.
