Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Polemik seputar penundaan transaksi pada rekening yang terafiliasi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Bank Mandiri baru-baru ini menjadi sorotan publik. Namun, tindakan ini bukanlah langkah sepihak dari institusi perbankan, melainkan respons terhadap permintaan sah dari aparat penegak hukum. Penundaan transaksi rekening oleh bank dalam rangka penegakan hukum memang harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi ini disarikan oleh Jurnalis Feby Novalius pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Menanggapi polemik ini, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menegaskan bahwa bank pada prinsipnya memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti permintaan dari aparat penegak hukum. Hal ini berlaku sepanjang permintaan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang sah dan berlandaskan ketentuan perundang-undangan. Menurut Agus, bank tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana.
"Pada kenyataannya Kepolisian bisa langsung minta bank menunda transaksi di kasus korupsi atau kriminal lainnya. Dalam artian, bank mengikuti kebijakan dan aturan yang berlaku," ujar Agus kepada chapnews.id. Ia menambahkan bahwa peran bank dalam situasi seperti ini adalah sebagai pelaksana kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh negara.
Dengan demikian, tindakan terhadap rekening dalam konteks ini, menurut Agus, merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian proses penegakan hukum. Oleh karena itu, bank tidak semestinya dipersepsikan sebagai pihak yang secara sepihak menghentikan akses nasabah terhadap dananya. "Bank, dalam hal ini, hanya menjalankan mandat dan mematuhi kebijakan serta aturan yang berlaku," pungkasnya, menekankan bahwa keputusan pemblokiran sementara adalah konsekuensi dari proses hukum yang sedang berjalan, bukan inisiatif tunggal dari pihak bank.
