Chapnews – Ekonomi – Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi status penangguhan sementara bagi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penangguhan ini berimplikasi langsung pada penghentian insentif harian sebesar Rp6 juta, sebuah fakta yang turut menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
Sebanyak 1.030 unit dapur SPPG yang merupakan tulang punggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi penangguhan operasional. Langkah tegas ini diambil pemerintah sebagai bagian integral dari upaya pembenahan dan peningkatan kualitas layanan. Tujuannya jelas: memastikan setiap hidangan yang disalurkan memenuhi standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan tertinggi, sehingga program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Berikut adalah beberapa fakta penting terkait penangguhan ribuan dapur MBG yang berpotensi ditutup permanen:
1. Belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
Alasan utama di balik penangguhan ribuan SPPG oleh Badan Gizi Nasional adalah ketiadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Penangguhan ini secara spesifik menyasar SPPG di Wilayah III, yang mencakup Indonesia Timur. Dapur-dapur yang belum terdaftar SLHS ini tersebar di berbagai provinsi, termasuk Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, hingga beberapa wilayah di Papua.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menjelaskan, "SPPG yang belum mendaftarkan SLHS akan kami suspend sementara sampai kewajiban tersebut dipenuhi. Ini bukan semata penindakan, melainkan langkah proaktif untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan."
2. Urgensi SLHS dalam Menjamin Kualitas
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan instrumen krusial dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan yang didistribusikan kepada jutaan penerima manfaat. Dengan adanya sertifikasi ini, operasional setiap dapur dapat dipastikan telah melalui serangkaian pemeriksaan kelayakan sanitasi yang ketat oleh otoritas kesehatan setempat.
BGN juga mencatat bahwa sebagian besar SPPG telah menunjukkan komitmen kuat untuk memenuhi standar tersebut. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah dapur yang sudah berhasil memperoleh SLHS, serta yang saat ini masih dalam proses pengurusan.
3. Insentif SPPG Otomatis Dihentikan
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, menegaskan bahwa penghentian sementara penyaluran dana akan diberlakukan bagi SPPG yang dinyatakan tidak memenuhi standar atau memiliki temuan pelanggaran kategori mayor.
"Bagi SPPG yang berstatus suspend atau memiliki temuan kategori mayor, proses pembayaran insentif tidak dapat dilakukan sampai status tersebut diselesaikan. Oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan penelaahan dan verifikasi secara cermat terhadap data yang disampaikan sebelum penyaluran dana dilaksanakan," jelas Ranto, seperti dikutip dari chapnews.id.
4. Sorotan Tajam dari Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyoroti isu penangguhan ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan penghentian sementara ini bukanlah bentuk penghentian program secara keseluruhan, melainkan bagian esensial dari proses evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Keputusan ini, menurut Prabowo, diambil setelah dirinya melakukan pengecekan langsung di lapangan, menyusul berbagai masukan dan kritik terkait pelaksanaan MBG.
"Saya langsung cek, panggil kepala BGN, dan saya terus cross-check," ungkap Prabowo, menunjukkan keseriusannya dalam memastikan kualitas program yang menjadi salah satu prioritas utamanya.
