Chapnews – Nasional – Pemulihan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan kemajuan signifikan. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) melaporkan bahwa sebagian besar bisnis, mulai dari warung, toko, restoran, hingga kafe, telah kembali beroperasi, menjadi fondasi penting bagi kebangkitan ekonomi lokal.
Data Satgas PRR menunjukkan bahwa tingkat pemulihan UMKM di Sumatera Barat telah mencapai 100 persen. Sementara itu, Aceh dan Sumatera Utara menyusul dengan angka 94,44 persen, di mana 17 kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut telah melihat aktivitas ekonomi yang berjalan normal. Namun, perhatian khusus masih tertuju pada dua wilayah yang memerlukan intervensi lebih lanjut, yakni Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Di Aceh Tengah, setidaknya 13 unit usaha seperti restoran, warung, kafe, dan kedai masih mengalami kerusakan berat yang tersebar di beberapa desa, termasuk di Kecamatan Linge dan Kebayakan. Selain itu, lima unit hotel dan penginapan di wilayah yang sama juga terdampak, menghambat pemulihan ekonomi sepenuhnya. Kondisi di Tapanuli Tengah lebih menantang, dengan sekitar 2.059 unit usaha terdampak yang tersebar di 14 kecamatan. Kerusakan akibat banjir dan longsor di Tapanuli Tengah tidak hanya merusak bangunan usaha, tetapi juga menghambat distribusi barang dan aktivitas perdagangan masyarakat, menjadikannya prioritas utama Satgas PRR.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan UMKM adalah indikator krusial bagi bangkitnya ekonomi daerah pasca bencana. "Warung/toko UMKM ini penting juga karena indikator ekonomi, ekonomi harus jalan, karena pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak ini menurun semua," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima chapnews.id pada Sabtu (18/4).
Dalam upaya mempercepat pemulihan, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali usaha, tetapi juga memberikan dukungan langsung kepada para pelaku UMKM terdampak. Bantuan yang disalurkan mencakup alat produksi untuk sektor makanan dan minuman, bahan baku usaha, serta paket minyak goreng untuk operasional harian. Pelaku usaha juga menerima bantuan pakaian baru sebagai bagian dari pemulihan sektor perdagangan kecil, serta benang songket untuk mendukung keberlangsungan usaha kerajinan lokal. Pemerintah turut menyediakan tenda usaha sementara bagi UMKM yang tempat usahanya rusak, serta fasilitas sumur bor untuk memastikan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan dasar kegiatan produksi dan layanan usaha.
Aspek pembiayaan juga diperkuat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana. Regulasi ini berlaku untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menawarkan relaksasi berupa penundaan pembayaran, restrukturisasi kredit, serta penambahan plafon pembiayaan. Akses terhadap KUR baru juga dipermudah untuk mendorong pelaku UMKM kembali bangkit.
Tito menambahkan, kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci pemulihan ekonomi di lokasi terdampak bencana tersebut. "Kemudian inflasi kemarin relatif meningkat, tapi sekarang sudah membaik. Aceh itu ada 94 persen UMKM-nya, ini yang dikerjakan Menteri UMKM, bersama Mendag, dan Menparekraf," pungkasnya. Hingga 18 April 2026, tercatat 193.703 debitur KUR terdampak di tiga provinsi tersebut dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun. Program KUR ini menjadi instrumen vital dalam menjaga keberlanjutan usaha masyarakat dan mempercepat laju pemulihan ekonomi di wilayah yang dilanda bencana.
