Chapnews – Nasional – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, memberikan pernyataan mengejutkan terkait status Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Meskipun saat ini tengah ditahan KPK sebagai terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap, Ganjar memastikan Hasto masih aktif menjalankan tugasnya sebagai Sekjen partai berlambang banteng moncong putih itu.
Pernyataan Ganjar ini muncul sebagai respons atas pertanyaan mengenai tanda tangan Hasto pada sebuah surat resmi PDI Perjuangan yang ditujukan kepada DPD PDIP Jawa Tengah. Surat tertanggal 16 April tersebut berisi pencabutan peraturan DPD terkait pemenangan Pemilu 2024. "Iya, masih," tegas Ganjar, Sabtu (26/4), seperti dikutip dari Antara. Ia menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan pencabutan peraturan DPD, dan tindak lanjutnya masih akan dilihat.
Keputusan pencabutan peraturan tersebut, menurut Ganjar, diambil DPP PDIP setelah melakukan evaluasi menyeluruh demi kepentingan strategis partai ke depan. Sementara itu, Hasto sendiri saat ini tengah menghadapi dakwaan atas kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku dan pemberian suap. Jaksa penuntut umum mendakwa Hasto telah menghalangi penyidikan dengan memerintahkan pemusnahan barang bukti berupa telepon genggam milik Harun Masiku. Tidak hanya itu, Hasto juga didakwa memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, mantan anggota KPU RI, sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta.
Atas perbuatannya, Hasto terancam hukuman pidana berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kasus ini tentu menimbulkan pertanyaan besar tentang etika dan tata kelola pemerintahan di internal partai. Bagaimana kelanjutan kasus ini dan dampaknya terhadap PDIP akan terus menjadi sorotan publik.
