Chapnews – Nasional – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menyoroti tragedi longsor tambang batu Gunung Kuda, Cirebon, yang menewaskan 14 orang dan menyebabkan 8 lainnya hilang. Melalui unggahan di Instagram, Sabtu (31/5), Dedi mengunggah ulang video kunjungannya ke lokasi tambang tersebut pada Oktober 2021. Video tersebut menjadi bukti bahwa ia telah lama memperingatkan potensi bahaya di tambang tersebut. Saat itu, Dedi masih menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR RI.
Dalam video berdurasi beberapa menit yang direkam pada 7 Oktober 2021, Dedi terlihat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang pasca-insiden longsor sebelumnya pada 30 September 2021. "Kalau lihat cara tambangnya, potensi untuk roboh dari atas itu sangat tinggi," ujar Dedi dalam video tersebut, sembari mempertanyakan metode penambangan yang diterapkan. Ia bahkan meminta Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas penambangan di Gunung Kuda. Dedi menekankan bahwa struktur batuan di lokasi tersebut rapuh dan berisiko tinggi longsor.
"Batuannya bukan batuan yang keras. Jadi batuannya bukan batuan yang keras yang seperti batuan-batuan yang saya temukan di tempat lain untuk bangunan. Ini batuannya mudah roboh," tegas Dedi dalam video tersebut.
Tidak hanya itu, Dedi juga menuntut pertanggungjawaban pengelola tambang, Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah, atas tragedi longsor yang memakan banyak korban jiwa. Ia menduga, kecelakaan kerja ini terjadi karena kurangnya keahlian dan kemampuan penambang, sebuah kekhawatiran yang telah ia sampaikan sejak tiga tahun lalu. "Untuk itu pihak pengelola penambangan yaitu Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah harus bertanggung jawab terhadap 14 korban meninggal dunia dan yang lainnya yang mengalami luka-luka," tegas Dedi.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, Bambang Tirto Mulyono, menyatakan bahwa longsor tersebut disebabkan oleh kesalahan metode penambangan. Pihaknya mengaku telah berulang kali memberikan peringatan dan bahkan memasang garis polisi di lokasi sejak Februari lalu. Saat ini, lokasi penambangan telah ditutup sementara, dan Dedi Mulyadi telah meminta penutupan permanen lokasi tersebut. Tragedi ini menjadi sorotan tajam atas pengawasan dan keselamatan kerja di sektor pertambangan di Indonesia.
