Chapnews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi melantik Mayjen TNI Edi Nurhabad sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini digelar di Kantor BNPP, Jakarta, pada Rabu (30/9).
Penunjukan Edi Nurhabad sebagai pejabat baru ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 121/TPA Tahun 2026. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala BNPP, Tito Karnavian menegaskan bahwa langkah ini telah selaras dengan payung hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi terbaru tersebut memberikan ruang bagi personel TNI aktif untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan BNPP guna memperkuat pengamanan dan pengelolaan wilayah negara.
Dalam pidato arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan Edi Nurhabad. Ia berharap kehadiran perwira tinggi TNI ini mampu membawa energi baru serta mengakselerasi kinerja BNPP, terutama dalam menangani persoalan infrastruktur di wilayah beranda terdepan Indonesia. Meskipun kinerja BNPP selama ini dinilai sudah berjalan pada jalur yang benar, Tito menekankan perlunya optimalisasi yang lebih masif.
"Saya meminta Pak Edi Nurhabad, beserta seluruh jajaran direktur dan kasubdit di bawahnya, untuk benar-benar turun ke lapangan. Pahami dan petakan secara mendalam setiap permasalahan infrastruktur yang ada di kawasan perbatasan kita," tegas Tito di hadapan para pejabat BNPP.
Tito mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun fisik, melainkan instrumen untuk menghadirkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat di pelosok negeri. Ia tidak ingin ada wilayah perbatasan yang merasa dianaktirikan atau tertinggal dalam hal aksesibilitas dan fasilitas publik.
Mengingat keterbatasan anggaran dan luasnya cakupan wilayah, Mendagri menekankan pentingnya manajemen skala prioritas. Ia menginstruksikan agar BNPP menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan yang terukur untuk beberapa tahun ke depan. "Jangan mencoba mengerjakan semuanya sekaligus. Buatlah skala prioritas. Tentukan apa yang harus diselesaikan pada 2027, apa target di 2028, hingga proyeksi untuk 2029. Kita butuh perencanaan yang matang," tambahnya.
Selain fokus pada pemetaan masalah, BNPP juga diminta untuk memperkuat sinergi lintas sektoral. Koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga menjadi kunci agar program nasional, seperti pembangunan jembatan, revitalisasi sekolah, hingga program perumahan rakyat, dapat terintegrasi dengan kebutuhan nyata di perbatasan. Secara khusus, Tito mendorong BNPP untuk mendukung penuh program perumahan yang tengah digalakkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Menutup arahannya, Mendagri menyatakan komitmennya untuk selalu terbuka terhadap masukan dari jajaran BNPP. Ia meminta agar setiap kendala mendesak atau ide strategis segera dilaporkan agar dapat dicarikan solusi bersama. Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi BNPP, termasuk Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Nurdin, serta Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Edfrie Richard Maith.
