Pendidikan Gratis Makin Dekat! Muba Usul Lahan Sekolah Rakyat
Chapnews – Nasional – Kementerian Sosial (Kemensos) menerima usulan penting dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terkait penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga mengajukan data bantuan stimulan ekonomi bagi warganya yang terdampak bencana. Kedua usulan strategis ini disampaikan dalam audiensi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Selasa (4/8/2026).
Wakil Bupati Musi Banyuasin, Abdul Rohman Husen, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerahnya untuk mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurutnya, inisiatif ini merupakan bagian integral dari upaya Pemkab Muba untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. "Sudah menjadi tekad kami sejak lama. Kami ingin mewujudkan pendidikan gratis, dan kami berharap cita-cita ini dapat terwujud melalui Sekolah Rakyat. Kami siap memberikan dukungan penuh agar program ini sukses," ujar Abdul Rohman, penuh optimisme.
Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul menyatakan bahwa usulan lahan dari Muba akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU). Proses pengecekan dan verifikasi akan dilakukan secara cermat sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. "Jika seluruh persyaratan yang diarahkan Presiden terpenuhi, kami berharap secara bertahap setiap kabupaten dan kota dapat memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Gedung ini diharapkan mampu menampung sekurang-kurangnya 2.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA," jelas Gus Ipul, menggambarkan visi besar program ini.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Prioritas diberikan kepada mereka yang belum pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah, atau berisiko tinggi putus sekolah. Hingga saat ini, lebih dari 15 ribu siswa telah aktif mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan penambahan kuota sekitar 30 ribu siswa tahun ini, sehingga pada 2027 jumlah peserta didik diproyeksikan mencapai lebih dari 45 ribu siswa. Apabila pembangunan berjalan sesuai rencana, kapasitas penerimaan siswa ditargetkan melampaui 100 ribu pada 2027, meningkat menjadi lebih dari 150 ribu pada tahun berikutnya, dan mencapai lebih dari 500 ribu siswa pada periode 2029-2030. "Program ini diharapkan menjadi instrumen vital dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan," tegas Gus Ipul.
Dalam kesempatan audiensi yang sama, Bupati Aceh Timur, Usman Al-Farlaky, menyerahkan data usulan bantuan stimulan ekonomi untuk masyarakat yang terdampak bencana. Ini merupakan gelombang kedua dari pengajuan bantuan tersebut. Sebelumnya, sekitar 7.000 usulan pada gelombang pertama telah memasuki tahap penyaluran, sementara sekitar 16.000 usulan lainnya masih dalam proses verifikasi. "Kami berharap usulan dari Aceh Timur yang sedang diproses ini dapat segera diterima oleh masyarakat yang berhak," ungkap Usman.
Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh usulan bantuan diproses berdasarkan data yang telah melewati tahapan verifikasi berjenjang. Proses ini melibatkan pemerintah daerah, aparat terkait, satuan tugas, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Kementerian Keuangan. "Basis utama penyaluran bantuan adalah data yang akurat. Data dari daerah diverifikasi dan diproses bersama lintas kementerian sebelum akhirnya ditetapkan sebagai penerima bantuan," ujarnya, menekankan pentingnya akurasi data.
Ia juga menegaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat melalui bank-bank Himbara atau PT Pos Indonesia. Hal ini untuk memastikan bantuan tidak melalui perantara pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial. "Bantuan tidak disalurkan melalui bupati atau pemerintah daerah. Setelah seluruh proses verifikasi selesai, bantuan akan langsung diterima oleh masyarakat melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia," tegasnya. Gus Ipul menambahkan, usulan bantuan diproses secara bertahap. Untuk wilayah Aceh dan Sumatera, pemerintah saat ini sedang memproses penyaluran tahap kesembilan dan kesepuluh, di mana data yang diserahkan Pemkab Aceh Timur merupakan bagian dari usulan tahap kesepuluh. Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus terjalin erat, sehingga setiap usulan yang memenuhi persyaratan dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan bantuan tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.
