Chapnews – Nasional – Sebuah ironi besar tengah menyelimuti Jawa Barat, provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia. Wilayah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan ini kini menghadapi krisis serius dalam sektor pendidikan, khususnya terkait ketersediaan tenaga pengajar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat telah menyalakan alarm merah, mengungkapkan bahwa provinsi ini kekurangan sekitar 6.000 guru, sebuah angka yang mengkhawatirkan dan berpotensi mengancam kualitas pendidikan generasi mendatang.
Kondisi genting ini menjadi sorotan utama DPRD Jawa Barat, khususnya dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menegaskan bahwa situasi defisit pengajar ini telah mencapai titik kritis. "Paling yang disorot sekarang itu adalah tentang kekurangan guru. Kekurangan guru ini ada pada titik kritis sebenarnya. Karena di sekolah-sekolah favorit saja gurunya sudah kekurangan, apalagi di sekolah-sekolah ini (di daerah)," ujar Yomanius di Bandung, Selasa (4/8), seperti dikutip dari chapnews.id.
Menurut Yomanius, akar permasalahan ini bermula dari kebijakan pemerintah pusat yang melarang rekrutmen guru honorer baru, ditambah lagi dengan kebijakan "zero growth" atau pembatasan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Ini problem-nya karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak boleh merekrut guru honorer. Terus yang kedua, kebijakan Kementerian PAN-RB itu kan zero growth, tidak boleh menerima dulu PNS," tegasnya.
Kebijakan yang tidak seimbang antara jumlah guru yang memasuki masa pensiun dengan ketiadaan formasi pengganti ini menciptakan dilema besar di tingkat daerah. Akibatnya, banyak sekolah terpaksa mengambil langkah darurat yang mengorbankan profesionalisme pengajaran. Guru-guru kerap kali harus mengampu mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya (tidak linear). "Iya jadi dilematis. Yang pensiunnya banyak, tapi enggak diisi. Sehingga timbul kekhawatiran adalah guru-guru yang tidak linier mengajarnya," beber Yomanius. Ia menambahkan, "Guru bahasa Inggris ngajar bahasa Indonesia, guru fisika ngajar kimia, bisa kejadian begitu karena kekurangan guru."
Yomanius memperingatkan bahwa krisis kekurangan guru ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman sistemik terhadap masa depan generasi bangsa. Kondisi ini dikhawatirkan dapat merusak delapan standar nasional pendidikan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan berdampak pada mutu lulusan dan kualitas pembelajaran. "Menurut saya ini ancaman pada delapan standar pendidikan. Di mana dengan demikian maka mutu lulusan akan terancam juga. Di samping kualitas pembelajarannya," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan juga telah mengakui persoalan ini. Dalam upaya mitigasi, Pemprov Jabar bahkan telah menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui program PROBIDIK. Program ini dicanangkan untuk meminimalisasi persoalan kekurangan guru di seluruh provinsi.
Mengutip dari artikel yang diterbitkan di laman resmi Pemprov Jabar pada 16 Juni 2026 (kemungkinan typo, merujuk pada tahun yang lebih baru), disebutkan bahwa Gubernur Jabar telah meneken perjanjian kerja sama (PKS) dengan UPI. Rektor UPI, Prof. Didi Sukyadi, menjelaskan bahwa setiap tahun ribuan guru di Jabar memasuki masa pensiun, sementara jumlah guru pengganti belum sebanding. Melalui PROBIDIK, sebanyak 1.066 mahasiswa akan diterjunkan dan ditempatkan di sekolah-sekolah berdasarkan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. "Penempatan dilakukan melalui proses pencocokan antara kebutuhan guru di sekolah dengan bidang keahlian mahasiswa," jelasnya. Selama bertugas, para mahasiswa akan didampingi oleh dosen pembimbing dari UPI serta guru pamong dari pihak sekolah.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak hanya terbatas pada masalah anggaran atau penyediaan sarana dan prasarana. Tantangan terbesar justru terletak pada pembentukan karakter serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan. "Pendidikan sejati dibangun melalui keteladanan, cinta, dan keikhlasan yang tumbuh dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Pendidikan bukan sekadar mengejar metodologi atau teknologi, tetapi bagaimana kita membentuk manusia yang berkarakter, memiliki integritas, dan mampu menghadapi kehidupan," ujar politikus tersebut. Krisis guru di Jabar ini menjadi pengingat krusial akan pentingnya investasi berkelanjutan dalam sumber daya manusia pendidikan demi masa depan bangsa yang lebih baik.
